Berita

Delegasi Taliban di Oslo, Norwegia/Net

Dunia

Dialog dengan Taliban, Aktivis Perempuan Afghanistan Tuntut Empat Hal

SENIN, 24 JANUARI 2022 | 14:44 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pembicaraan antara Taliban dan anggota masyarakat sipil Afghanistan di Oslo, Norwegia turut dihadiri oleh para aktivis perempuan.

Salah satu aktivis, Hada Khamoush, juga turut menghadiri pertemuan tersebut pada Minggu (23/1).

"Saya Hada Khamosh, salah satu dari jutaan perempuan Afghanistan, tidak mewakili kelompok atau faksi politik, dengan pengalaman langsung hidup lima bulan dan delapan hari di bawah pemerintahan langsung Taliban," kata Khamosh, lewat unggahan di Facebook-nya.


Khamosh mengatakan, saat ini jutaan perempuan di Afghanistan menjadi sasaran "apartheid gender" oleh Taliban, di mana perempuan secara sistematis disingkirkan, ditolak, dan dihina setiap hari.

Setelah mengambil alih Kabul sejak Agustus lalu, ia mengatakan, Taliban telah menciptakan rezim satu partai yang diwarnai kekerasan.

Atas nama perempuan Afghanistan, Khamosh mengatakan, ia mengusulkan empat hal untuk memulihkan ketertiban di Afghanistan.

Hal pertama, Khamosh menuntut Taliban agar segera membebaskan perempuan-perempuan yang selama ini ditahan karena melakukan unjuk rasa.

"Kami, para perempuan yang memprotes, hanya menuntut hak kami untuk pekerjaan dan kebebasan. Tapi Taliban menangkap, menyiksa, mempermalukan dan menghina kami karena ini," ujar Khamosh.

Kedua, ia melanjutkan, perempuan Afghanistan harus diberikan persamaan hak. Tidak ada yang memiliki wewenang, termasuk Taliban, untuk membatasi hak-hak perempuan. Setiap jenis redefinisi hak dan kebebasan harus dilakukan melalui dialog nasional yang besar dan kesepakatan bersama.

Ketiga, Khamosh juga meminta dibentuknya sebuah dewan yang kompeten dan independen oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk memantau dan menyelidiki perilaku Taliban.

Terakhir, ia mengatakan, untuk memulihkan ketertiban dan stabilitas politik, Afghanistan membutuhkan sistem yang sah berdasarkan persetujuan semua warga negara.

"Solusi tradisional seperti mengadakan Loya Jirga tidak dapat menggantikan cara-cara demokratis dalam membangun legitimasi politik," tegasnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

UPDATE

Adab di Atas Selebrasi

Selasa, 16 Juni 2026 | 04:12

Belgia vs Mesir Berbagi Skor 1-1

Selasa, 16 Juni 2026 | 04:10

Pidato Bernuansa Sindiran Berpotensi Memicu Reaksi Balik Publik

Selasa, 16 Juni 2026 | 03:39

Membongkar Skandal #SellIndonesia, Hebatnya Rupiah Menguat

Selasa, 16 Juni 2026 | 03:19

Edura School Jawab Tantangan Guru di Era Digital

Selasa, 16 Juni 2026 | 03:03

SEI Bongkar Dampak Kebijakan Batu Bara Bahlil: Pasokan Tersendat, Listrik Alami Gangguan!

Selasa, 16 Juni 2026 | 02:37

Mahfud MD: UU Polri Abaikan Komisi Reformasi

Selasa, 16 Juni 2026 | 02:24

ART Indonesia Disiksa Mirip Samsak Tinju di Malaysia

Selasa, 16 Juni 2026 | 02:01

Kerja Prabowo Sudah Bagus, tapi Jangan Pidato Meledek Lagi

Selasa, 16 Juni 2026 | 01:29

Sambut 1 Muharam Setop Saling Fitnah dan Provokasi

Selasa, 16 Juni 2026 | 01:25

Selengkapnya