Aliansi Mahasiswa Merdeka saat berorasi di depan gedung KPK/RMOL
Sekelompok massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Merdeka menggeruduk Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Kunjungan Persada, pada Senin siang (24/1).
Mereka menggelar aksi unjuk rasa dan aksi teatrikal Kaesang Gate terkait dugaan praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang diduga dilakukan oleh putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kaesang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka.
Dalam aksinya, para mahasiswa membentangkan spanduk dan pamflet-pamflet bertuliskan "Usut Tuntas Kaesang Gate", "#SaveUbedillahBadrun", "Semua Sama Di Mata Hukum", "Anak Presiden Nih, Senggol Dong Bos!".
Dalam aksi teatrikalnya, para mahasiswa ini mengenakan masker dibalut solatip dengan tanda silang dan tangan diikat. Menurut mereka, aksi ini merupakan bentuk ketidakberdayaan rakyat yang ingin membongkar praktik rasuah yang diduga dilakukan dua putera Presiden.
Hingga berita ini diturunkan, para mahasiswa masih berorasi. Sementara, massa yang tergabung dalam Aliansi Aktivis 98' yang sebelumnya juga berunjuk rasa mulai membubarkan diri.
Ubedilah usai resmi melaporkan Gibran dan Kaesang ke KPK di Gedung Merah Putih Jalan, Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin siang (10/1).
Dosen Universitas Negeri Jakarta itu menjelaskan, Gibran dan Kaesang, bersama dengan anak petinggi PT SM bergabung membentuk perusahaan yang mendapatkan kucuran dana penyertaan modal.
Dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang diduga menjerat anak Jokowi tersebut dianggap Ubedilah sudah sangat jelas karena perusahaan baru bisa mendapatkan suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan ventura jika tidak adanya pengaruh anak Presiden.
"Dua kali diberikan kucuran dana. Angkanya kurang lebih Rp 99,3 miliar dalam waktu yang dekat. Dan setelah itu kemudian anak presiden membeli saham di sebuah perusahaan yang angkanya juga cukup fantastis Rp 92 miliar. Dan itu bagi kami tanda tanya besar, apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang cukup fantastis kalau dia bukan anak presiden," jelas Ubedilah.
Ubedilah meminta KPK menyelidiki kasus dugaan KKN yang melibatkan dua putra Jokowi.
