Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia/Net
Groundbreaking proyek hilirisasi batubara menjadi dimetil eter (DME) menjadi yang pertama untuk Indonesia sekaligus realisasi dari impian Presiden Joko Widodo yang ingin meminimalisir impor barang mentah.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menerangkan, kronologis proses hilirisasi batubara menjadi DME dengan perusahaan asal Amerika Serikat Air Product & Chemicals Ins (APCI) sudah dilakukan sejak 2020 yang lalu.
"Waktu itu, Pak Erick Menteri BUMN sudah melakukan inisiasi dengan Pertamina ke Amerika. Kemudian dilanjutkan pembahasan teknis dengan Menteri ESDM, tapi barang ini belum bergerak," ujar Bahlil saat memberikan laporan kepada Presiden Joko Widodo di lokasi
groundbreaking DME di Muara Enim, Sumatra Selatan, Senin (24/1).
Bahlil berujar bahwa presiden lantas memerintahkan dirinya dan jajaran Kementerian Investasi/BKPM, untuk ikut mendorong proyek DME agar cepat terealisasi, karena program hilirisasi batubara sudah diinginkan Jokowi terlaksana enam tahun sebelum hari ini.
"Saya ingat betul begitu dilantik jadi menteri investasi, tugas pertama adalah bagaimana menyelesaikan hilirisasi. Kemarin saat kita di Dubai (Expo) akhir bulan November (2021) kita kedatangan MoU investasi Air Product sebesar 15 miliar dolar AS,†paparnya.
Dalam proyek DME ini, Bahlil memastikan kerjasama dilakukan pemerintah melalui PT Bukit Asam dengan PT Pertamina dan Air Product & Chemicals Inc (APCI) di wilayah Sumatra Selatan.
Katanya, realisasi investasi itu sebesar Rp 33 triliun dengan waktu penyelesaian yang seharusnya 36 bulan, dipercepat menjadi 30 bulan.
"Dan investasi ini
full dari Amerika, bukan dari Korea, bukan dari Japan, dan bukan juga dari China," bebernya menambahkan.
Mantan Ketua Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) itu menyatakan, sumber investasi yang dia sebutkan tersebut menjadi penegasan soal kebijakan investasi pemerintah yang membuka seluas-luasnya bagi berbagai negara.
"Jadi ini sekaligus menyampaikan bahwa tidak benar kalau ada pemahaman bahwa negara ini hanya fokus investasi pada satu negara. Ini buktinya kita buat perimbangan," demikian Bahlil.
