Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo saat kunjungan kerja di Muara Enim, Sumatera Selatan/Net
Program hilirisasi batubara yang diinginkan Presiden Joko Widodo sejak awal periode pemerintahannya baru terlaksana pada tahun ketiga pemerintahan periode keduanya.
Dalam acara groundbreaking proyek hilirisasi batubara menjadi dimetil eter (DME) di Muara Enim, Sumatera Selatan, Jokowi menyampaikan kegeramannya kepada pihak-pihak yang menyebabkan program tersebut tertunda.
"Ini perintah (hilirisasi batubara) sudah 6 tahun yang lalu saya sampaikan, tapi memang kita ini sudah berpuluh-puluh tahun nyaman dengan impor," singgung Jokowi dalam pidatonya di lokasi
groundbreaking di Muara Enim, Sumatra Selatan, Senin (24/1).
Jokowi menyatakan sepakat dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia yang menaksir keuntungan bagi negara dan masyarakat atas proyek hilirisasi batubara.
"Bayangkan, tadi disampaikan menteri investasi, akan membuka lapangan pekerjaan 11-12 ribu di sini (Indonesia). Kalau ada lima investasi seperti yang ada di hadapan kita ini, 70 ribu lapangan pekerjaan yang akan tercipta, itu yang langsung. Yang tidak langsung biasanya dua sampai tiga kali lipat," tuturnya.
Maka dari itu, Jokowi menegaskan bahwa dirinya sangat fokus terhadap program hilirisasi batubara ini. Sebabnya, jangan sampai ada pihak-pihak yang ingin mempertahankan kebiasaan impor batubaru untuk menunda proyek hilirisasi yang baru berjalan ini.
"Ada yang nyaman dengan impor. Memang duduk di zona nyaman itu paling enak, sudah rutinitas, terus impor, impor, impor, dan impor. Enggak berpikir negara dirugikan, rakyat dirugikan karena tidak terbuka lapangan pekerjaan," keluh Jokowi.
"Inilah kenapa saya ikuti terus, saya kejar terus, tadi juga sebelum masuk ke sini saya kumpulkan semua (pihak) yang berkaitan dengan ini untuk memastikan ini (proyek DME) selesai 30 bulan, jangan ada mundur-mundur lagi," tandasnya.
