Berita

Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) bidang filsafat, Profesor Kaelan/Repro

Politik

Prof Kaelan UGM: Sistem Hukum Indonesia Sudah Murtad dari Pancasila

MINGGU, 23 JANUARI 2022 | 18:28 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Sistem hukum di Indonesia saat ini dianggap sudah murtad dari Pancasila karena telah merubah Undang Undang Dasar (UUD) 1945.

Demikian disampaikan oleh Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) bidang filsafat, Profesor Kaelan dalam acara webinar Forum Diskusi Pemikiran Bulaksumur bertajuk "Meneguhkan Pancasila dan UUD 1945 Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara" pada Sabtu (22/1).

"Kemarin saya tatkala dihubungi, nampaknya judulnya itu diperhalus, maklum Yogyakarta ini ya. Jadi meneguhkan kembali, sebenarnya tidak, jadi saya ingin menegaskan, negara ini sudah tidak berdasar Pancasila," ujar Prof. Kaelan seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL dalam video yang diunggah akun YouTube Refly Harun, Minggu (23/1).

Prof Kaelan mengatakan, negara Indonesia saat ini bukan hanya bengkok, melainkan sudah patah karena sudah meninggalkan Pancasila.

"Sistem hukum kita sudah meninggalkan Pancasila," kata Prof Kaelan.

Kaelan mengaku sudah ke berbagai lembaga tinggi negara yakni ke MPR RI. Mulai Ketua MPR Bambang Soesatyo, Syarif Hasan. Saat itu ia mengaku pertemuan pernah difasilitasi oleh UGM.

"Beliau mengatakan 'oh iya ini pemikiran baik prof, tetapi elite kita itu kalau sudah menduduki ini sudah merasa nyaman dan sudah tidak lagi mengapa harus mengamandemen, mengapa harus berfikir konstitusi kita'," jelas Kaelan.

Kaelan mengaku apa yang ia sampaikan bukan hanya sebuah pemikiran, melainkan hasil penelitian. Bahkan, Kaelan mengaku sudah menerbitkan empat buku di Badan Pengkajian MPR RI.

"Kita sekarang sudah menggunakan UUD. Saya menggunakan istilah beda, yaitu UUD 2002 hasil amandemen. Tapi apakah benar itu amandemen? Ternyata salah," kata Kaelan.

Karena menurut Edward Cornrad Smith kata Kaelan, pengubahan konstitusi secara menyeluruh, amandemen dengan sistem adendum yang lazimnya hanya satu atau dua pasal pengubahan.

Sedangkan di Indonesia, proses perubahannya bukan hanya satu pasal.

"Yang sudah dilakukan amandemen itu 95 persen. Masya Allah. Ini kalau disebut amandemen, salah. Jadi sudah bukan bengkok lagi ini, sudah Patah. Kita ini sudah menyimpang, istilah agama ini kita sudah murtad dari Pancasila," tegas Kaelan.

Maka menurut teori hukum konstitusi kata Kaelan, amandemen UUD 1945 pada 2002 bukan disebut sebagai amandemen, melainkan mengganti UUD.

"Konstitusi kita ini sudah tidak dijiwai oleh proklamasi 17 Agustus 45. Bahkan nampak juga tidak berdasar Pancasila. Sehingga konsekuensinya, nanti kita lihat di dalam terbit hukum Indonesia, sehingga pemberlakuan UUD 2002 hasil amandemen itu, maka bukan suatu amandemen, tetapi penggantian konstitusi. Jadi sekali lagi itu penggantian konstitusi," terang Kaelan.

Populer

BUMN Telkom Suntik Triliunan Rupiah Ke Perusahaan Kakak Erick Thohir, AEK: Baunya Amis Sekali

Sabtu, 21 Mei 2022 | 03:08

Natalius Pigai: Saya Tidak Melihat Singapura Phobia Islam, Presidennya Muslimah Melayu

Kamis, 19 Mei 2022 | 18:37

Natalius Pigai: Saya Duga Pemerintah Indonesia Dukung Kemerdekaan Luhansk & Donetsk

Jumat, 20 Mei 2022 | 15:49

Soal Pidato Jokowi di Rakernas Projo, Charta Politika: Simbol Kuat Dukungan ke Ganjar

Sabtu, 21 Mei 2022 | 22:48

Usai Makan Malam Bersama, AHY Pastikan Demokrat Tetap Dukung Edy Rahmayadi

Senin, 16 Mei 2022 | 09:38

Kecerdikan Surya Paloh Memilih Pemimpin Membahayakan Kandidat Capres Pas-pasan

Senin, 23 Mei 2022 | 10:08

Puji Pakaian Muslimah Iriana, Imam Shamsi Ali: Kira-kira yang Sering Nyinyiri Kerudung Ngomong Apa ya?

Senin, 16 Mei 2022 | 09:28

UPDATE

Akan Pimpin Daerah Heterogen, Ketua Golkar Berikan Kriteria Pj Walikota Banda Aceh

Kamis, 26 Mei 2022 | 21:27

Demokrat: Presiden Jokowi Harus Mengayomi Semua Menteri agar Ekonomi Cepat Pulih

Kamis, 26 Mei 2022 | 20:59

Banjir Rob dan Kemiskinan Ekstrem di Jateng Ancaman Nyata Masa Depan Pencapresan Ganjar Pranowo

Kamis, 26 Mei 2022 | 20:58

Ingin Maju Pilwalkot Bandung, Boyke Mantap Berlabuh di Partai Nasdem

Kamis, 26 Mei 2022 | 20:41

Jadi Saksi Nikah Adiknya, Sinyal Jokowi akan Usung Andika Perkasa jadi Capres?

Kamis, 26 Mei 2022 | 20:30

Diduga Lakukan Kekerasan Terhadap Manager Restoran di Labuan Bajo, Begini Penjelasan Benny K Harman

Kamis, 26 Mei 2022 | 19:57

Ganggu Demokrasi dan Kebebasan Pers, TLPU Minta Laporan Pencemaran Nama Baik pada Pemimpin Redaksi Hatutan.com Dicabut

Kamis, 26 Mei 2022 | 19:54

Butuh Pemimpin Berani Berantas Korupsi, Masyarakat Banten Pasang Spanduk Minta Firli Bahuri Maju Pilpres 2024

Kamis, 26 Mei 2022 | 19:45

Komisi I: Jangan Telat Berpikir saat Membuat Unggahan Media Sosial atau Membagikan Data Pribadi

Kamis, 26 Mei 2022 | 19:23

Indonesia Tuan Rumah GPDRR, Sandiaga Uno Siap Kenalkan Pariwisata Tangguh Bencana

Kamis, 26 Mei 2022 | 19:11

Selengkapnya