Berita

Pasukan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) di Tibet/Net

Dunia

Di Tibet, Kehadiran China Bagai "Taliban" Versi Komunis

MINGGU, 23 JANUARI 2022 | 06:44 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Kehadiran China di Tibet yang terus merongrong hak asasi manusia di sana dinilai semakin parah. Bahkan seorang analis menyebut tindakan China di Tibet seperti Taliban di Afghanistan.

Dalam sebuah artikel yang dikutip ANI News, analis bernama Vijay Kranti menyebut otoritas China di Tibet sedang menunjukkan semangat Taliban.

Selama satu bulan terakhir, semua sekolah yang didirikan oleh komunitas lokal Tibet dan biara-biara di sana ditutup oleh otoritas.


"Sekolah-sekolah darurat ini dijalankan untuk memberikan pengajaran Bahasa Tibet kepada anak-anak setelah jam sekolah reguler. Di bawah perintah Beijing, semua siswa Tibet sekarang diwajibkan untuk belajar menggunakan Bahasa Mandarin sebagai satu-satunya bahasa," tulis Kranti.

Kranti juga menyebut pembongkaran patung Buddha di Provinsi Sichuan baru-baru ini serupa dengan penghancuran dua patung Buddha bersejarah di Bamiyan oleh Taliban pada 2001.

Pada pertengahan Desember 2021, pengerahan militer besar-besaran dilakukan di Drago, sebuah daerah mayoritas Tibet di Sichuan. Di wilayah tersebut, otoritas China setempat memprakarsai pembongkaran patung Buddha setinggi 99 kaki.

"Sekitar tiga minggu kemudian pada 6 Januari tahun ini, patung serupa lainnya juga dihancurkan oleh pihak berwenang China," lanjut Kranti.

Sementara itu, laporan tentang penangkapan lusinan biksu dan warga Tibet yang menentang penghancuran juga terus bermunculan.

Kelompok hak asasi manusia yang berbasis di Dharamshala, Tibet Watch, mengatakan, kedua proyek patung Drago tersebut dilaksanakan oleh komunitas Tibet setelah mendapat persetujuan resmi dari otoritas China setempat.

Namun, setelah kunjungan Presiden Xi Jinping ke Tibet pada Juli tahun lalu, otoritas menyatakan bahwa ketinggian patung-patung itu melampaui batas yang dapat diterima. Mereka juga membatalkan izin sebelumnya untuk pembangunan dan memerintahkan pembongkarannya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Tiga Tahun UU TPKS: DPR Soroti Masalah Penegakan Hukum dan Temuan Kasus di Lapas

Kamis, 15 Januari 2026 | 12:08

Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:48

Utang Luar Negeri Indonesia Kompak Menurun

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:34

Giliran Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono Diperiksa KPK di Kasus OTT Bupati Bekasi

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:19

Muncul Tudingan Pandji Antek Asing di Balik Kegaduhan Mens Rea

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:04

Emas Antam Naik Terus, Tembus Rp2,67 Juta per Gram!

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:54

KPK Tak Segan Tetapkan Heri Sudarmanto Tersangka TPPU

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:43

TAUD Dampingi Aktivis Lingkungan Laporkan Dugaan Teror ke Bareskrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:28

Istana Ungkap Pertemuan Prabowo dan Ribuan Guru Besar Berlangsung Tertutup

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:27

Update Bursa: BEI Gembok Saham Tiga Saham Ini Akibat Lonjakan Harga

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:17

Selengkapnya