Berita

Rocky Gerung/Repro

Politik

Soal Pemindahan IKN, Rocky Gerung: Akan Jadi Beban bagi Ekonomi ASN

SABTU, 22 JANUARI 2022 | 03:16 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Aparatur sipil negara (ASN) yang dipindahkan ke ibukota negara (IKN) di Kalimantan Timur belum dapat bisa dipastikan bakal sejahtera.

Pasalnya, ASN itu memiliki keluarga yang kadangkala tidak sekedar hidup dari gaji sebagai pegawai negeri yang itu justru tidak cukup untuk membuat buat kuliner.

Demikian disampaikan pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Rocky Gerung saat menjadi narasumber dalam webinar Indonesia Leadership Talk bertajuk "IKN dan Ketahanan Pangan" pada Jumat malam (21/1).  


"Jadi sebetulnya pindah ibukota itu membebani secara ekonomi justru pada ASN," kata Rocky Gerung.

Rocky mengatakan, ada ASN yang pagi ia mengajar lalu sore hari dia ngojek dan mungkin anaknya ikut berdagang kuliner. Artinya, justru kemakmurannya berkurang dan yang tidak dipikirkan sebetulnya adalah tiba-tiba mesti pindah ke ibukota baru itu.

"Berarti ada dua keluarga yang mesti dibiayai itu keluarga di Jakarta keluarga di sana. Jadi soal-soal simpul semacam itu di bypass oleh arogansi presiden," sesalnya.

"Itu yang saya sebut sebagai kalkulasi kalkulasi yang sekedar ingin menonjolkan diri bahwa beliau hendak menempati sebuah istana. Tapi akhirnya itu bukan menjadi sebuah istana rakyat, orang akan bukan sekedar nyindir orang akan berupaya untuk memahami ini presiden macam apa?" imbuhnya menegaskan.

Menurut Rocky, itu bukan sekedar Presiden yang ingin punya Istana sambil dia meninggalkan rakyatnya yang justru hidupnya itu tergantung pada ekonomi UMKM. Rakyat yang masih mengalami stunting juga perlu perhatian dari negara, bukan dinilai yang macam-macam.

"Jadi sekali lagi kita bicara tentang public policy trade offnya harus memahami memakmurkan rakyat, trade offnya harus menghasilkan demokrasi itu," katanya.

Atas dasar itu, Rocky menilai bahwa pemindahan IKN itu hanya kepentingan di awal yang mungkin jika mengacu APBN mulai disusun tiba-tiba rakyat dibuat bingung bahwa ini adalah sebuah upaya untuk merugikan negara.

"Jadi sebetulnya banyak sudah studi yang sudah dilakukan itu artinya akan gagal. Tapi saya justru merasa bagus-bagus saja, karena memang saya ingin agar supaya kegagalan itu dipercepat, agar supaya end game dipercepat," pungkasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya