Berita

Rocky Gerung/Repro

Politik

Soal Pemindahan IKN, Rocky Gerung: Akan Jadi Beban bagi Ekonomi ASN

SABTU, 22 JANUARI 2022 | 03:16 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Aparatur sipil negara (ASN) yang dipindahkan ke ibukota negara (IKN) di Kalimantan Timur belum dapat bisa dipastikan bakal sejahtera.

Pasalnya, ASN itu memiliki keluarga yang kadangkala tidak sekedar hidup dari gaji sebagai pegawai negeri yang itu justru tidak cukup untuk membuat buat kuliner.

Demikian disampaikan pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Rocky Gerung saat menjadi narasumber dalam webinar Indonesia Leadership Talk bertajuk "IKN dan Ketahanan Pangan" pada Jumat malam (21/1).  


"Jadi sebetulnya pindah ibukota itu membebani secara ekonomi justru pada ASN," kata Rocky Gerung.

Rocky mengatakan, ada ASN yang pagi ia mengajar lalu sore hari dia ngojek dan mungkin anaknya ikut berdagang kuliner. Artinya, justru kemakmurannya berkurang dan yang tidak dipikirkan sebetulnya adalah tiba-tiba mesti pindah ke ibukota baru itu.

"Berarti ada dua keluarga yang mesti dibiayai itu keluarga di Jakarta keluarga di sana. Jadi soal-soal simpul semacam itu di bypass oleh arogansi presiden," sesalnya.

"Itu yang saya sebut sebagai kalkulasi kalkulasi yang sekedar ingin menonjolkan diri bahwa beliau hendak menempati sebuah istana. Tapi akhirnya itu bukan menjadi sebuah istana rakyat, orang akan bukan sekedar nyindir orang akan berupaya untuk memahami ini presiden macam apa?" imbuhnya menegaskan.

Menurut Rocky, itu bukan sekedar Presiden yang ingin punya Istana sambil dia meninggalkan rakyatnya yang justru hidupnya itu tergantung pada ekonomi UMKM. Rakyat yang masih mengalami stunting juga perlu perhatian dari negara, bukan dinilai yang macam-macam.

"Jadi sekali lagi kita bicara tentang public policy trade offnya harus memahami memakmurkan rakyat, trade offnya harus menghasilkan demokrasi itu," katanya.

Atas dasar itu, Rocky menilai bahwa pemindahan IKN itu hanya kepentingan di awal yang mungkin jika mengacu APBN mulai disusun tiba-tiba rakyat dibuat bingung bahwa ini adalah sebuah upaya untuk merugikan negara.

"Jadi sebetulnya banyak sudah studi yang sudah dilakukan itu artinya akan gagal. Tapi saya justru merasa bagus-bagus saja, karena memang saya ingin agar supaya kegagalan itu dipercepat, agar supaya end game dipercepat," pungkasnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

Eggi Sudjana Nyetir Mobil Mewah di Malaysia Bukan Hoaks

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:01

Madu Dari Sydney

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:32

Zakat Harus Jadi Bagian Solusi Kebangsaan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:27

Sudirman Said Dilamar Masuk Partai Gema Bangsa

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:01

Trump Ancam Kenakan Tarif ke Negara yang Tak Sejalan soal Greenland

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:51

Dirut Indonesia Air Transport Klarifikasi Kru Pesawat Bawa Pegawai KKP Hilang Kontak di Maros Bukan Delapan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:51

KKP Terus Monitor Pencarian Pesawat ATR 42-500 Usai Hilang Kontak

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:09

Ini Identitas dan Pangkat Tiga Pegawai KKP di Pesawat ATR yang Hilang Kontak di Maros

Sabtu, 17 Januari 2026 | 21:48

Klarifikasi Menteri Trenggono, Pesawat ATR Sewaan KKP yang Hilang Kontak di Maros Sedang Misi Pengawasan Udara

Sabtu, 17 Januari 2026 | 21:37

Selengkapnya