Berita

Ketua DPW Nasdem Sumut Iskandar ST/RMOLSumut

Politik

Banyak Kepala Daerah Tersandung Korupsi, Nasdem Sumut: Mahar Politik Salah Satu Penyebabnya

JUMAT, 21 JANUARI 2022 | 03:30 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Fenomena Operasi Tangkap Tangan (OTT)  yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi kepala daerah masih saja terus terjadi.

Padahal sudah banyak contoh kepala daerah atau pejabat pemerintahan yang dipenjara akibat tersandung kasus korupsi.

Akan tetapi, contoh ratusan pejabat yang sudah menjalani hukuman karena kasus korupsi ini seakan tak membuat efek jera bagi pejabat lain agar tidak melakukan  tindakan yang sama. Tak heran maraknya kepala daerah yang terjaring OTT oleh KPK masih terus terjadi.

Menanggapi fenomena ini, Ketua DPW Nasdem Sumut, Iskandar ST, menyampaikan rasa prihatin terhadap kepala daerah atau pejabat pemerintahan yang terjaring OTT tersebut.

Menurut pandangan Nasdem, kata Iskandar, ada beberapa faktor yang membuat banyak kepala daerah di tanah air, khususnya Sumut, terjerat kasus korupsi yang ditangani penegak hukum. Baik itu dari Kepolisian, Kejaksaan, dan khususnya KPK.

Lanjut Iskandar, satu di antara penyebabnya diduga adanya mahar politik untuk membeli kursi, sebagai syarat pencalonan kepala daerah dalam mengikuti kontestasi di Pilkada.

Mahar politik itulah yang nantinya akan menjadi beban berat bagi kepala daerah karena nilainya cukup besar. Bahkan merupakan biaya terbesar dari dana yang harus disiapkan calon kepala daerah dalam mengikuti Pilkada.

"Akhirnya, untuk mengembalikan apa yang sudah dikeluarkan dari mahar politik itu. Maka yang bersangkutan berpeluang besar untuk melakukan korupsi setelah menjabat. Sehingga kasus OTT seperti ini akan terus terjadi," papar Iskandar saat diwawancarai wartawan di Kantor DPW Nasdem Sumut, Rabu (19/1).

Menurut Iskandar, istilah mahar politik ini bukan hal awam lagi. Besaran jumlahnya pun diduga bisa mencapai puluhan miliar.

"Sudah banyak orang yang mengaku kepada kita terkait hal itu (mahar politik). Nah, menurut Nasdem, salah satu penyebab maraknya OTT kepada kepala daerah adalah mahar politik," tegasnya, dikutip Kantor Berita RMOLSumut.

"Tapi harus digarisbawahi, yang saya sebut ini adalah salah satu penyebabnya, bukan satu-satunya penyebab," sambungnya.

Ketika disinggung apakah Partai Nasdem memberlakukan mahar politik kepada calon kepala daerah yang diusung? Dengan tegas Iskandar mengatakan, Nasdem adalah partai politik tanpa mahar.

Untuk itu, Partai Nasdem mengharapkan kepada kepala daerah yang diusung dan sekarang sudah menjabat agar tidak terlibat korupsi. Apalagi dia merupakan kader partai.

"Karena mereka diusung tanpa mahar. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk korupsi. Jika masih terlibat, maka akan langsung kita pecat sebagai kader," kata Iskandar.

Seperti disampaikan Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, ada 429 kepala daerah hasil Pilkada yang terjerat kasus korupsi. Jumlah ini bahkan masih berpotensi terus bertambah.

Populer

Gempa Megathrust Bisa Bikin Jakarta Lumpuh, Begini Penjelasan BMKG

Jumat, 22 Maret 2024 | 06:27

KPK Lelang 22 iPhone dan Samsung, Harga Mulai Rp575 Ribu

Senin, 25 Maret 2024 | 16:46

Pj Gubernur Jawa Barat Dukung KKL II Pemuda Katolik

Kamis, 21 Maret 2024 | 08:22

KPK Diminta Segera Tangkap Direktur Eksekutif LPEI

Jumat, 22 Maret 2024 | 15:59

Bawaslu Bakal Ungkap Dugaan Pengerahan Bansos Jokowi untuk Menangkan Prabowo-Gibran

Rabu, 27 Maret 2024 | 18:34

Connie Bakrie Resmi Dipolisikan

Sabtu, 23 Maret 2024 | 03:11

KPK Lelang Gedung Lampung Nahdiyin Center

Selasa, 26 Maret 2024 | 10:12

UPDATE

Prabowo dan Gibran Hadiri Acara Nuzulul Quran di DPP Partai Golkar

Jumat, 29 Maret 2024 | 17:46

Biden, Obama dan Clinton Diprotes karena Bela Israel di Penggalangan Dana Terbesar Demokrat

Jumat, 29 Maret 2024 | 17:39

Calon Walikota Surabaya yang Punya 3 Kriteria Ini Berpotensi Diusung Gerindra

Jumat, 29 Maret 2024 | 17:23

Menlu Rusia: Rencana Perdamaian Ukraina Tidak Ada Gunanya

Jumat, 29 Maret 2024 | 17:03

Bawaslu Pastikan Lakukan Pencegahan Pelanggaran Netralitas ASN

Jumat, 29 Maret 2024 | 17:03

Terbukti Langgar Etik, Ketua PPK Kedaton Dipecat KPU Bandar Lampung

Jumat, 29 Maret 2024 | 16:59

Kalau Ingin Gibran Aman, Jokowi Tak Usah Intervensi Pemerintahan Prabowo

Jumat, 29 Maret 2024 | 16:41

Indonesia Mengglobal Bersama USAID Teman LPDP Ajak Pelajar Berani Belajar di AS

Jumat, 29 Maret 2024 | 16:30

Ada Diskon Tarif Tol Buat Pemudik yang Berangkat Lebih Awal

Jumat, 29 Maret 2024 | 16:21

KPK Dalami Temuan Catatan Proyek Kementan yang Digarap Bos Pakaian Dalam Hanan Supangkat

Jumat, 29 Maret 2024 | 16:11

Selengkapnya