Berita

Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak), Lieus Sungkharisma/Net

Politik

Lieus Sungkharisma: Pindah Ibukota Negara Macam Mau Pindah Kontrakan Saja

JUMAT, 21 JANUARI 2022 | 01:24 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pengesahan Rancangan Undang Undang (RUU) Ibukota Negara (IKN) oleh DPR RI memancing berbagai reaksi dari masyarakat. Bahkan, aktivis sosial politik, Lieus Sungkharisma, bereaksi cukup keras atas pengesahan RUU IKN tersebut.

“Gawatt...! Mau pindah ibukota negara macam mau pindah kontrakan rumah saja,” ujar Lieus, melalui keterangannya, Kamis (20/1).

“Di tengah situasi ekonomi yang sulit, di tengah banyaknya problem yang terjadi di depan mata dan melanda kehidupan rakyat, eh mereka masih bisa-bisanya mikir pindah ibukota negara. Urus dulu nasib jutaan nasabah asuransi Jiwasraya yang dizolimi oleh manajemen perusahaan BUMN itu,” imbuhnya.

Dijelaskan Lieus, pemerintahan Jokowi saat ini memang terkesan tidak peduli dengan nasib rakyatnya. Sudah bertahun-tahun jutaan nasabah asuransi Jiwasraya nasibnya terkatung-katung, tapi baik pemerintah maupun DPR tenang-tenang saja.

“Seolah tak ada masalah. Padahal jutaan orang sudah terzolimi. Negara ini adalah negara hukum. Negara Pancasila yang berketuhanan yang Maha Esa. Hukum dan ajaran agama melarang tindakan apapun yang merugikan orang lain. Nah, sebagai perusahaan, Jiwasraya sudah merugikan jutaan konsumen (nasabahnya). Kenapa pemerintah dan DPR diam saja,” papar Lieus.

Mestinya, ujar Lieus, Presiden dan DPR turun tangan menyelesaikan kasus yang merugikan rakyat ini.

“Tapi faktanya mereka malah membiarkan kasus ini berlarut-larut,” kata Lieus sembari berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki semua pihak yang terlibat dalam rencana restrukturisasi Asuransi Jiwasraya tersebut.

“Termasuk menyelidiki Ketua TIM Restrukturisasinya, petinggi pejabat Negara Kementerian BUMN, petinggi pejabat OJK, petinggi pejabat Kementerian Keuangan, dan semua Direksi Jiwasraya,” kata Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak) ini.

Ditambahkan Lieus, pemerintah seharusnya bertanggung jawab memberikan solusi penyelesaian atas kasus Jiwasraya ini.

“Sudah tiga tahun nasib nasabah terkatung-katung. Lalu uang mereka mau dipotong 40 persen dan bayarnya dicicil pula. Ini jelas perampokan terhadap rakyat, apapun alasannya,” tegas Lieus lagi.

Kalau persoalan-persoalan yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak seperti kasus Jiwasraya ini sudah selesai, menurut Lieus, barulah pemerintah boleh mengajukan program baru. Pun kebijakan baru. Termasuk memindahkan ibukota negara ke tempat baru.

“Lagian mau pindah ibukota negara itu enggak segampang itu. Tanya dulu pendapat rakyat. Adakan referendum. Siapkan dulu semua infrastruktur pendukungnya,” ucap Lieus.

Lieus menegaskan cukup memahami mengapa DPR terkesan sangat terburu-buru mengesahkan RUU IKN. Yaitu agar segera ada payung hukum untuk melaksanakan proyek ambisius tersebut.

“Dengan adanya payung hukum berupa UU IKN itu, investor akan mudah dirayu. Sayangnya para anggota DPR itu lupa bertanya pada rakyat yang diwakilinya,” demikian Lieus.

Populer

BUMN Telkom Suntik Triliunan Rupiah Ke Perusahaan Kakak Erick Thohir, AEK: Baunya Amis Sekali

Sabtu, 21 Mei 2022 | 03:08

Natalius Pigai: Saya Tidak Melihat Singapura Phobia Islam, Presidennya Muslimah Melayu

Kamis, 19 Mei 2022 | 18:37

Natalius Pigai: Saya Duga Pemerintah Indonesia Dukung Kemerdekaan Luhansk & Donetsk

Jumat, 20 Mei 2022 | 15:49

Soal Pidato Jokowi di Rakernas Projo, Charta Politika: Simbol Kuat Dukungan ke Ganjar

Sabtu, 21 Mei 2022 | 22:48

Usai Makan Malam Bersama, AHY Pastikan Demokrat Tetap Dukung Edy Rahmayadi

Senin, 16 Mei 2022 | 09:38

Kecerdikan Surya Paloh Memilih Pemimpin Membahayakan Kandidat Capres Pas-pasan

Senin, 23 Mei 2022 | 10:08

Puji Pakaian Muslimah Iriana, Imam Shamsi Ali: Kira-kira yang Sering Nyinyiri Kerudung Ngomong Apa ya?

Senin, 16 Mei 2022 | 09:28

UPDATE

Diduga Lakukan Kekerasan Terhadap Manager Restoran di Labuan Bajo, Begini PenjelasanLengkap Benny K Harman

Kamis, 26 Mei 2022 | 19:57

Ganggu Demokrasi dan Kebebasan Pers, TLPU Minta Laporan Pencemaran Nama Baik pada Pemimpin Redaksi Hatutan.com Dicabut

Kamis, 26 Mei 2022 | 19:54

Butuh Pemimpin Berani Berantas Korupsi, Masyarakat Banten Pasang Spanduk Minta Firli Bahuri Maju Pilpres 2024

Kamis, 26 Mei 2022 | 19:45

Komisi I: Jangan Telat Berpikir saat Membuat Unggahan Media Sosial atau Membagikan Data Pribadi

Kamis, 26 Mei 2022 | 19:23

Indonesia Tuan Rumah GPDRR, Sandiaga Uno Siap Kenalkan Pariwisata Tangguh Bencana

Kamis, 26 Mei 2022 | 19:11

Formula E Jakarta Disaksikan 170 Negara, FKDM: Aneh Kalau Masih Ada yang Nyinyir

Kamis, 26 Mei 2022 | 18:51

Lembaga Swadaya Masyarakat di Tengah Tuntutan Akuntabilitas dan Transparansi

Kamis, 26 Mei 2022 | 18:26

Ganjar Putra Mahkota Jokowi, Begini Skenario 3 Capres 2024 Versi Andi Yusran

Kamis, 26 Mei 2022 | 18:25

Jerry Massie: Luhut jadi Tumbal Buruknya Manajerial Jokowi Urus Migor

Kamis, 26 Mei 2022 | 17:54

Marcos Jr: Laut China Selatan adalah Hak Teritorial Filipina, Bukan Sekadar Klaim

Kamis, 26 Mei 2022 | 17:50

Selengkapnya