Berita

Kordinator Jaringan Masyarakat Pengawas Kepolisian (Jampi) Sumut, Zakaria Rambe/Net

Politik

OTT KPK di Langkat Jadi Warning bagi Kepala Daerah Tak Main-Main dengan Proyek APBD

KAMIS, 20 JANUARI 2022 | 23:39 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Tindakan tegas Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yang melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara (Sumut), mengundang pujian publik. Salah satunya dari pengamat hukum, Zakaria Rambe.

Menurutnya, OTT KPK di Sumut merupakan peringatan (warning) agar para kepala daerah (KDH) tidak main-main dalam proyek APBD di daerahnya masing-masing.

"Ini jelas menunjukkan bahwa KPK sudah memantau praktik korupsi yang dilakukan para kepala daerah di Sumut. Di Langkat memang sejak lama sudah santer bahwa semua proyek diatur oleh pejabat di Pemkab. Ini harus jadi peringatan sekaligus pelajaran," kata Zakaria Rambe yang merupakan Dewan Pengawas Korps Advokat Alumni UMSU (KAUM), kepada wartawan, Kamis (20/1).

Lebih lanjut, dikatakan Zakaria, hasil jumpa pers KPK tadi malam yang menjelaskan OTT di Langkat menunjukkan adanya gratifikasi proyek dari pihak swasta kepada pejabat Pemkab. Dia juga mengatakan, praktik gratifikasi itu melibatkan orang dekat serta keluarga Bupati Langkat, Terbit Rencana Peranginangin.

"KPK sudah secara resmi menyatakan bahwa Bupati Langkat diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan melibatkan abang dan orang-orang terdekatnya. Kami melihat hal ini menjadi semacam kewajaran dalam urusan mengatur proyek di sana. Penelusuran kami sejak beberapa bulan ini juga persis seperti apa yang sudah diungkapkan KPK," terang Zakaria, dikutip Kantor Berita RMOLSumut.

Kordinator Jaringan Masyarakat Pengawas Kepolisian (Jampi) Sumut ini kemudian meminta agar seluruh kepala daerah di Sumut menjadikan OTT KPK sebagai peringatan serius.

Terlebih, beberapa kabupaten/kota di Sumut, disebut Zakaria juga sudah terpantau melakukan hal yang sama dengan yang terjadi di Kabupaten Langkat. Informasi ini disebutkan Zakaria sudah beredar luas di kalangan masyarakat.

"Bahkan sudah seperti menjadi rahasia umum bahwa ada orang dekat atau keluarga yang mengatur proyek APBD. Tentu kita tak mau ini terjadi di kabupaten/kota lain di Sumut. Seharusnya OTT di Langkat jadi pelajaran," tegas Zakaria.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Ini Kronologi Perkelahian Anggota Brimob Vs TNI AL di Sorong

Minggu, 14 April 2024 | 21:59

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Resmi Tersangka KPK

Selasa, 16 April 2024 | 07:08

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Tim Kecil Dibentuk, Partai Negoro Bersiap Unjuk Gigi

Senin, 15 April 2024 | 18:59

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

UPDATE

Gegara Tidak Dipinjami Uang, Tante Nekat Habisi Nyawa Keponakan

Rabu, 24 April 2024 | 23:50

Rupiah Melemah, Suku Bunga BI Naik Jadi 6,25 Persen

Rabu, 24 April 2024 | 23:47

Amankan Posisi Ketum PKB, Cak Imin Harus Merapat ke Prabowo-Gibran

Rabu, 24 April 2024 | 23:20

Aktivis Pergerakan Punya Peran Penting dalam Kemenangan Prabowo

Rabu, 24 April 2024 | 23:03

BPJPH Yakinkan Negara OKI Soal Implementasi Wajib Halal Oktober 2024

Rabu, 24 April 2024 | 22:47

Gibran Belanja Masalah Seluruh Indonesia

Rabu, 24 April 2024 | 22:43

Si Doel Lebih Dibutuhkan Banten Dibanding Jakarta

Rabu, 24 April 2024 | 22:33

Kehadiran Amin di KPU Melegitimasi Kemenangan Prabowo-Gibran

Rabu, 24 April 2024 | 22:03

Cik Ujang Pastikan DPD Demokrat Sumsel Tak Ada Polemik

Rabu, 24 April 2024 | 21:43

Petugas Rutan Palembang Diperiksa Buntut Foto Bacagub Sumsel dan Alex Noerdin di Lapas Beredar

Rabu, 24 April 2024 | 21:37

Selengkapnya