Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade/Net
Kementerian Perdagangan perlu memberlakukan mekanisme domestic market obligation (DMO) untuk kelapa sawit atau CPO sebagai cara menstabilkan harga kelapa sawit yang sedang mengalami kenaikan harga.
Saran itu disampaikan anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade agar harga minyak goreng menjadi stabil.
Menurutnya, melalui mekanisme itu, pemerintah dapat menentukan harga CPO yang lebih rendah dari harga global untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri.
"Saya menilai cara menstabilkan harga kelapa sawit melalui mekanisme DMO lebih baik dibandingkan lewat Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) kelapa sawit. Mekanisme ini juga dianggap lebih adil lantaran berlaku bagi pengusaha kelapa sawit non petani," ujarnya kepada wartawan, Kamis (20/1).
Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat ini menilai upaya pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang menjamin pendistribusian 1,2 miliar liter minyak goreng kemasan sederhana selama 6 bulan masih sedikit.
Ini lantaran jumlah tersebut masih jauh di bawah jumlah ekspor minyak goreng yang sebanyak 16 miliar liter selama setahun.
Untuk itu, dia meminta agar kebutuhan pasar ekspor dikurangi sehingga kebutuhan dalam negeri terpenuhi.
"Jadi 1,2 miliar liter yang disebut Pak Mendag untuk disubsidi ke rakyat itu kan kecil dibanding dengan 16 miliar liter untuk diekspor," sambungnya.