Pengamat: OTT Langkat Pelajaran Kepala Daerah Jangan Bermain Duit APBD

Tindakan tegas Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yang melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara (Sumut) jadi peringatan kepala daerah lain tidak main-main dalam proyek APBD di daerahnya masing-masing.

Demikian disampaikan pengamat hukum Zakaria Rambe menanggapi operasi senyap KPK terhadap Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin, Selasa (18/1).

"Ini jelas menunjukkan bahwa KPK sudah memantau praktik korupsi yang dilakukan para kepala daerah di Sumut. Di Langkat memang sejak lama sudah santer bahwa semua proyek diatur oleh pejabat di Pemkab. Ini harus jadi peringatan sekaligus pelajaran," kata Zakaria Rambe diberitakan Kantor Berita RMOLSumut, Kamis (20/1).

Lebih lanjut, ia memaparkan kasus Bupati Langkat yang menunjukkan adanya gratifikasi proyek dari pihak swasta kepada pejabat Pemkab. Dia mengatakan, praktik gratifikasi itu melibatkan orang dekat serta keluarga Bupati Langkat.

"Kami melihat hal ini menjadi semacam kewajaran dalam urusan mengatur proyek di sana. Penelusuran kami sejak beberapa bulan ini juga persis seperti apa yang sudah diungkapkan KPK," kata Zakaria lagi.

Zakaria kemudia meminta agar seluruh kepala daerah di Sumut menjadikan OTT KPK sebagai peringatan serius. Beberapa kabupaten/kota di Sumut bahkan disebut sudah terpantau melakukan hal yang sama dengan di Kabupaten Langkat.

"Bahkan sudah seperti menjadi rahasia umum bahwa ada orang dekat atau keluarga yang mengatur proyek APBD. Tentu kita tak mau ini terjadi di kabupaten/kota lain di Sumut. Seharusnya OTT di Langkat jadi pelajaran," tutupnya.