MaTA: Tender Cepat APBA 2022 untuk Akomodir Kepentingan Gubernur Aceh

Motivasi Pemerintah Aceh mempercepat pengumuman lelang proyek pemerintah dipertanyakan publik. Sebab, cara ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

Menurut Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh, Alfian, langkah ini diambil bukan untuk mempercepat pelaksanaan. Melainkan untuk mengakomodir kepentingan Gubernur Aceh yang mengakhiri masa jabatan pada Juli 2022.

"Bahwa motivasi terjadinya proses perlelangan sangat cepat kali ini bukan lagi soal pertukar lebih cepat, tetapi soal jabatan politik Gubernur Aceh akan selesai," kata Alfian, dikutip Kantor Berita RMOLAceh, Senin (17/1).

Motivasi ini membahayakan proses pelaksanaan proyek di lapangan. Terutama pada proyek pengadaan barang dan jasa yang sangat rentan dikorupsi.

Gubernur Aceh, kata dia, berkepentingan untuk mengendalikan pelaksana proyek-proyek ini sebelum masa jabatannya berakhir.  

Pada Desember tahun lalu, lanjut Alfian, MaTA berkomunikasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengawal lelang proyek di Pemerintah Aceh. Sehingga tidak ada permainan antara pengusaha dan pemerintah saat memenangkan sebuah pekerjaan.

Berkaca pada penyelenggaraan lelang sebelumnya, tender tahun ini tergolong cepat. Pada 2020 dan 2021, tutur Alfian, Pemerintah Aceh melelang paket pekerjaan sekitar April dan Mei. Ironinya, meski dilelang pada April dan Mei, tidak semua paket dibuat berdasarkan perencanaan yang tepat, sesuai dengan aturan.

“Dan tahun ini, Pemerintah Aceh melelang proyek di awal tahun. Pertanyaannya, apakah semua proyek itu ada perencanaannya?” tanya Alfian.

Pemerintah Aceh, juga tak perlu menyeret-nyeret Kementerian Dalam Negeri sebagai alasan untuk mempercepat proses lelang proyek. Mendagri memang menginginkan penyerapan anggaran cepat, namun harus dilakukan dengan cara yang tepat.

“Sehingga pembangunan proyek dan juga proses perlelangan penuh persaingan yang sehat. Negara mendapatkan keuntungan dari nilai yang murah dan pekerjaan yang berkualitas. Jangan diatur untuk mendapatkan fee,” jelasnya.

Tahun ini Pemerintah Aceh menender 1.689 paket kegiatan dengan nilai mencapai Rp 2 triliun. Pada 2020, jumlah paket yang dilelang mencapai 1.735 paket kegiatan. Sedangkan pada tahun berikutnya, jumlah paket yang dilelang sebanyak 1.715 paket.
 Di sisi lain, Jurubicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, tidak merespons permintaan konfirmasi dari Kantor Berita RMOLAceh, baik lewat sambungan telepon atau aplikasi perpesanan, WhatsApp, atas tudingan ini.