Nama "Nusantara" yang diusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon Ibu Kota Negara (IKN) baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim) menuai kritik.
Pasalnya, penggunaan nama Nusantara untuk IKN baru dinilai mengkredit sebuah nama Nusantara sendiri yang notabene sangat luas dan besar yakni dari Sabang-Merauke.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, menamai IKN dengan Nusantara terkesan mendegradasi, menihilkan kesatuan negara yang terhimpun dari Sabang sampai Merauke. Sebab, itu hanya akan menjadi nama Ibukota.
Tetapi, kata Dedi, menggunakan nama Jokowipura pun dinilai kurang elok, mengingat Indonesia ini negara hasil gotong royong, bukan kontribusi perorangan sebagaimana beberapa negara lain. Meskipun, Proklamator Soekarno pernah mengusulkan nama Jayapura menjadi Soekarnopura.
"Tetapi, jika memang Jokowi menginginkan namanya dikenang, silahkan saja menggunakan Ibukota Negara Jokowipura,†kata Dedi kepada
Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Senin (17/1).
Pemerintah melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala (Bappenas) Suharso Monoarfa mengumumkan bahwa nama Ibu Kota Negara (IKN) yang baru di Kalimantan Timur (Kaltim) adalah Nusantara. Nama Nusantara ini merupakan keinginan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Saya baru mendapatkan konfirmasi langsung dan perintah langsung dari Bapak Presiden itu pada hari Jumat. Jadi ini sekarang hari Senin, pada hari Jumat lalu beliau mengatakan Ibu Kota Negara (IKN) ini namanya Nusantara," kata Suharso dalam rapat kerja (Raker) bersama Pansus RUU IKN, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/1).
Suharso mengurai, alasan pemerintah memilih nama Nusantara untuk IKN baru ini karena Nusantara sudah dikenal sejak zaman dahulu dan menjadi ikonik di internasional.
"Mudah dan menggambarkan kenusantaraan kita semua, republik Indonesia, dan saya kira kita semua setuju dengan istilah Nusantara itu," demikian Suharso.
