Berita

Komunikolog Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing/RMOL

Politik

Anak Jokowi Dilaporkan ke KPK, Emrus: Publik Akan Berkesimpulan 'Oh, Ternyata Anak Presiden Begitu'

SABTU, 15 JANUARI 2022 | 20:21 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Laporan Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, terkait dugaan kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dua putra Presiden Joko Widodo bisa membentuk persepsi buruk di publik.

Analisis itu disampaikan oleh komunikolog Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, dalam diskusi bertajuk "Politik Lapor-lapor KPK" yang digelar di bilangan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (15/1).

Mulanya, Emrus menerangkan tentang pesan dalam ilmu komunikasi, di mana menurutnya sangat bergantung pada kepentingan seseorang.

"Cek mereka-mereka yang berseberangan dengan pemerintah, menyampaikan pandang-pandangan yang berbeda dengan pemerintah, antitesis dari pemerintah," ujar Emrus.

Termasuk, kata Emrus, soal pelaporan-pelaporan yang dilakukan oleh publik atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum di dalam pemerintahan.

"Tidak boleh kita tertiup oleh opini-opini mereka, kita tergiring dengan sajian data, fakta yang mereka sampaikan. Karena ketika data dan fakta itu disampaikan, di situ sudah terjadi framing," tutur Emrus.

"Fakta iya, tapi fakta yang mana yang disajikan? Pasti data yang sesuai dengan kepentingannya. Fakta yang lain? Nah ini kita harus kritis," imbuhnya.

Maka dari itu, Emrus memandang kalau pelaporan yang diajukan Ubedilah ke KPK tidak berdasarkan riset yang mendalam, dirinya mempertanyakan laporan tersebut.

"Kalau hanya sekadar melapor, melapor, dan melapor, saya khawatir ini disalahgunakan. Jadi men-downgrade seseorang," katanya.

Sehingga, Emrus dalam konteks ini menyarankan kepada pemangku pembuat regulasi untuk memasukan sebuah aturan yang cukup ketat dalam hal pelaporan.

"Kenapa tidak dimasukan ke dalam undang-undang, apabila pelapor tidak terbukti pelaporannya maka hak pelaporannya dicabut," ucapnya.

Lebih lanjut, Emrus menuturkan bahwa aturan tersebut bisa menjadi solusi untuk supaya tidak sembarangan orang melaporkan dugaan tindak pidana.

Sebabnya, dia menilai suatu komunikasi yang disampaikan pertama kali, dan diketahui publik secara luas, maka pesan yang sampai akan langsung melekat dalam kepala seseorang.

"Teori komunikasi mengatakan, ketika seseorang dilaporkan orang sudah berkesimpulan orang itu salah. Oh ternyata anak presiden begitu," ungkapnya.

"Nah ini berbahaya. Karena pesan komunikasi yang pertama yang tertanam di metakongnisi seseorang. Sekalipun nanti di pengadilan dia tidak bersalah itu tidak begitu berpengaruh," tutup Emrus.

Populer

Tak Disambut Pejabat AS, Natalius Pigai: Jokowi Datang Seperti Menteri yang Berwisata

Kamis, 12 Mei 2022 | 00:36

Serangan ke Anies Makin Gencar, Senator Jakarta: Tenggelamkan dengan Kabar Prestasi

Kamis, 12 Mei 2022 | 17:00

Rekayasa One Way Jalan Tol Jadi Bukti Infrastruktur Didesain Secara Ngawur

Minggu, 08 Mei 2022 | 07:55

Usai Makan Malam Bersama, AHY Pastikan Demokrat Tetap Dukung Edy Rahmayadi

Senin, 16 Mei 2022 | 09:38

Puji Pakaian Muslimah Iriana, Imam Shamsi Ali: Kira-kira yang Sering Nyinyiri Kerudung Ngomong Apa ya?

Senin, 16 Mei 2022 | 09:28

Soal Duet AH-AHY, Pengamat: Tidak Perlu Repot Cari Partai Lain Lagi

Minggu, 08 Mei 2022 | 12:25

Imran Khan: Menjatuhkan Nuklir ke Pakistan Akan Lebih Baik Daripada Menyerahkan Negara Ini Kepada Pencuri

Sabtu, 14 Mei 2022 | 18:58

UPDATE

Proyek Satelit Bakti Kominfo Rawan Penyimpangan, CBA Desak KPK Turun Tangan

Rabu, 18 Mei 2022 | 10:32

Megawati Tak Hadiri Acara KPK, Wasekjen PDIP: Tak Selalu Harus Hadir, Ibu Menugaskan Saya

Rabu, 18 Mei 2022 | 10:31

Biden: Supremasi Kulit Putih Sudah Meracuni Bangsa Amerika Serikat

Rabu, 18 Mei 2022 | 10:24

Hanya 4 Ketum yang Hadir di Acara PCB KPK, 16 Parpol Lainnya Diwakilkan

Rabu, 18 Mei 2022 | 10:11

Furqan AMC: Pembatalan Gorden Rumah Dinas DPR adalah Kemenangan Rakyat

Rabu, 18 Mei 2022 | 10:06

New York Siaga Tinggi Covid, Warga Diminta Pakai Masker dan Hindari Kumpul-kumpul Tidak Penting

Rabu, 18 Mei 2022 | 10:05

Rancangan PKPU Jadwal Belum Ditetapkan, Perludem Pertanyakan Kepastian Penyelenggaraan Pemilu

Rabu, 18 Mei 2022 | 09:55

Singapura Anggap UAS Sebar Paham Ekstremis, Fadli Zon: Hak Apa Mereka Menghakimi UAS?

Rabu, 18 Mei 2022 | 09:48

Fahri Hamzah: Menolak Perjalanan Pribadi Seorang Ustaz Bukan Tindakan Keimigrasian yang Beradab

Rabu, 18 Mei 2022 | 09:41

Pidato di Cannes Film Festival, Zelensky: Kita Butuh Charlie Chaplin Baru yang Bisa Melawan Diktator

Rabu, 18 Mei 2022 | 09:38

Selengkapnya