Berita

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule/Net

Politik

Iwan Sumule: Kegaduhan Itu Karena Pejabat KKN Secara Vulgar

SABTU, 15 JANUARI 2022 | 15:52 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kegaduhan sesungguhnya adalah perilaku pejabat negara yang mempertontonkan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) secara vulgar.

Begitu jawaban dari Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule soal pernyataan Ketua Bravo 5 Jawa Timur Ubaidillah Amin Moch yang meminta tidak ada lagi tuduhan bisnis PCR yang disematkan pada Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri BUMN Erick Thohir.

"Yang sebenarnya membuat kegaduhan itu pejabat negara yang mempertontonkan praktik-praktik KKN secara vulgar," ujar Iwan Sumule kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (15/1).


Ditegaskan Iwan, bahwa perilaku KKN yang dilakukan pejabat negara sebetulnya adalah pelanggaran pada semangan perjuangan Reformasi 1998.

"Mereka mau memancing amarah mahasiswa, pemuda dan seluruh rakyat yang dulu berjuang mewujudkan reformasi di tahun 1998. Hanya satu kata, lawan!" tegasnya.

Ketua Bravo 5 Jawa Timur Ubaidillah Amin Moch mengatakan sependapat dengan apa yang disampaikan Jurubicara Luhut Binsar PAndjaitan, Jodi Mahardi.

Kata Ubaid, tudingan adanya keterlibatan dalam bisnis PCR yang disematkan pada Luhut dan Erick Thohir tidaklah pantas. Sebab, kedua pembantu Jokowi itu sudah memberi penjelasan secara terbuka.

"Anda mengatakan Pak Luhut dan Pak Erick Thohir harus diaudit dan diproses hukum, terkait pengadaan laboratorium tes PCR, padahal sudah jelas Pak luhut dan Pak Erick mengatakan siap diaudit terkait hal tersebut," demikian kata Ubaid kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (14/1).

Ubaid menyarankan, Ferry Juliantono dan Iwan Sumule menghentikan berbuat kegaduhan.

Selama ini Ubaid mengamati, kedua orang ini seperti terus menerus menyuarakan tudingan Luhut dan Erick melakukan perbuatan melawan hukum dengan berbisnis PCR di tengah pandemi Covid-19.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya