Berita

Presiden Joko Widodo dan putranya, Kaesang Pangarep/Net

Politik

Kritik Bisnis Kaesang-Gibran, CBA: Harusnya Jokowi Belajar dari Kegagalan Rezim Soeharto

SABTU, 15 JANUARI 2022 | 11:12 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Tidak ada larangan bagi anak pejabat untuk bergelut di dunia bisnis. Namun, hal itu bukan berarti membenarkan praktik memanfaatkan kekuasaan orangtua sebagai pejabat untuk mendapat modal dari pengusaha bermasalah.

Demikian ditegaskan Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi merespons bisnis dua anak presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka yang kini dilaporkan ke KPK.

Menurut Uchok, pemerintahan Jokowi harusnya bisa belajar dari era kepemimpinan Presiden Soeharto yang gagal karena keluarga presiden sibuk berbisnis.


"Masalah di era Soeharto selain persoalan ekonomi adalah korupsi yang merajalela, dan anak-anaknya yang berbisnis tidak wajar dengan cara 'dagang kekuasaan' bapaknya," tutur Uchok Sky Khadafi dalam diskusi yang diselenggarakan Forum Tebet, Jumat (14/1).

Di era Jokowi, Uchok melihat ada simbiosis mutualisme yang terlihat jelas. Salah satu contohnya perusahaan Harapan Bangsa Kita atau dikenal GK Hebat, yang menjadi induk usaha untuk sejumlah bisnis kuliner Gibran dan Kaesang.

GK Hebat, kata Uchock, ternyata terbentuk dari dari kongsi tiga perusahaan, masing-masing PT Siap Selalu Mas milik Gibran dan Kaesang; PT Wadah Masa Depan yang terafiliasi dengan keluarga Direktur Utama Sinar Mas, Gandi Sulistiyanto; dan PT Gema Wahana Jaya milik keluarga Theodore Permadi Rachmat.

"Perusahaan Sinar Mas dan salah satu perusahaan milik keluarga TP Rachmat pernah disebut-sebut terlibat kasus pembakaran hutan," tandasnya.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

UPDATE

PBB Harus Bertindak Usai TNI Gugur dalam Serangan Israel

Senin, 30 Maret 2026 | 16:08

Apel Perdana Pasca Lebaran, Sekjen DPD Minta Kinerja Pegawai Dipercepat

Senin, 30 Maret 2026 | 16:06

Prajurit TNI Gugur di Lebanon, DPR: Ini Menyakitkan

Senin, 30 Maret 2026 | 16:04

Penerbangan Langsung Tiongkok-Korut Kembali Dibuka Setelah Vakum Enam Tahun

Senin, 30 Maret 2026 | 16:04

Cak Imin Kritik Cara Pandang Aparat dalam Kasus Amsal Sitepu

Senin, 30 Maret 2026 | 16:01

Pemprov DKI Segera Susun Aturan Turunan PP Tunas

Senin, 30 Maret 2026 | 15:53

Lebaran Selesai, Kemenkop Gaspol Operasionalisasi Kopdes Merah Putih

Senin, 30 Maret 2026 | 15:45

Komisi II Kulik Proker hingga Renstra KPU-Bawaslu-DKPP

Senin, 30 Maret 2026 | 15:40

Target Pengesahan RUU Hukum Acara Perdata Masih Abu-Abu

Senin, 30 Maret 2026 | 15:31

Wamenhaj RI Bahas Antisipasi Biaya dan Logistik Haji 2026 dengan Arab Saudi

Senin, 30 Maret 2026 | 15:29

Selengkapnya