Gerakan HMS: Jangan Masuk Angin, Pansus BLBI Bentukan DPD RI Harus Serius Bekerja

Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) jangan sampai menjadikan Panitia Khusus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Pansus BLBI) sebatas kuda troya dari kepentingan politik.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Hardjuno Wiwoho. Dia berharap, dibentuknya Pansus BLBI oleh DPD RI dapat maksimal bekerja mengurai benang kusut kasus megaskandal keuangan negara ini.

“Kami sebagai elemen civil society akan terus mengawal kerja Pansus BLBI DPD RI ini. Jangan sampai mereka masuk angin dan menjadikan Pansus BLBI sebagai ajang barter politik,” ujar Hardjuno Wiwoho kepada wartawan di Jakarta, Jumat (14/1).

Dikatakan Hardjuno, kasus BLBI adalah salah satu extraordinary crime yang merupakan peristiwa kejahatan ketika negara sedang alami transisi dari pemerintah orde baru ke era reformasi.

Untuk itu, dia ingin Pansus BLBI DPD RI ini bisa bekerja semaksimal mungkin. Harapannya, kotak pandora kasus BLBI bisa terungkap.

"Kasus BLBI terjadi karena patut diduga ada kongkalikong tingkat tinggi. Adanya permainan yang sangat canggih dari para pejabat perbankan pada waktu itu,” terangnya.

Diakui Hardjuno, selama ini memang banyak upaya politik dilakukan untuk menuntasakan skandal BLBI. Hanya saja, ujungnya tidak jelas hasil apa yang dicapai.

Karena itu, dia berharap agar Pansus BLBI DPD RI ini bukan sekedar lips service saja. Tetapi harus bekerja sepenuh hati untuk membongkar skandal itu.

“Jadi, saya ingatkan agar Pansus BLBI ini bukan sebuah kepura-puraan untuk mengungkap kebenaran demi kepentingan rakyat,” tandansnya.