Berita

anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir/Net

Politik

M. Nasir Ancam Laporkan Menteri ESDM, Ujang Komarudin: KPK Harus Berani Usut

JUMAT, 14 JANUARI 2022 | 15:20 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan berani menindaklanjuti terkait ancaman anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir untuk melaporkan Menteri ESDM Arifin Tasrif ke KPK.

M Nasir menuding Tasrif telah melindungi bos batubara raksasa yang selama ini tidak menyetorkan Domestic Market Obligation (DMO) nya ke negara serta diduga melakukan kebohongan publik terkait data pengusaha tambang.

Pengamat politik Ujang Komarudin mendukung langkah M. Nasir, namun Ujang merasa khawatir timbulnya gejolak jika KPK mengusut kasus ini lantaran mafia batu bara selama ini kerap berlindung di ketiak penguasa.


"Karena biasanya para pengusaha itu berkolaborasi dengan oknum yang punya kekuasaan,” ucap Ujang kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (14/1).

Namun disisi lain, Direktur eksekutif Indonesia Political Review ini menambahkan seharusnya Menteri ESDM Arifin Tasrif membongkar adanya mafia batubara yang merugikan negara triliunan rupiah.

"Hal bagus jika Menteri ESDM bisa membongkar kasus para mafia batu bara yang tak tersentuh hukum,” tutupnya.

Sebelumnya, dalam rapat kerja bersama Kementerian ESDM membahas soal batubara, Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (13/1). Muhammad Nasir mengancam akan melaporkan Menteri ESDM Arifin Tasrif ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan kebohongan publik lantaran berusaha menutupi adanya sindikat perusahaan raksasa batubara yang tidak setorkan Domestic Market Obligation (DMO) nya ke negara.

“Nanti kita di Komisi VII ini melaporkan bapak ke KPK gitu lho, bukan begini caranya pak,” tegas Nasir.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

Wakil Wali Kota Bandung Erwin Ajukan Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 04:05

Prabowo Diminta Ambil Alih Perpol 10/2025

Kamis, 18 Desember 2025 | 04:00

BNPB Kebut Penanganan Bencana di Pedalaman Aceh

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:32

Tren Mantan Pejabat Digugat Cerai

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:09

KPID DKI Dituntut Kontrol Mental dan Akhlak Penonton Televisi

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:01

Periksa Pohon Rawan Tumbang

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:40

Dua Oknum Polisi Pengeroyok Mata Elang Dipecat, Empat Demosi

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:13

Andi Azwan Cs Diusir dalam Gelar Perkara Khusus Ijazah Jokowi

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:01

Walikota Jakbar Iin Mutmainnah Pernah Jadi SPG

Kamis, 18 Desember 2025 | 01:31

Ini Tanggapan Direktur PT SRM soal 15 WN China Serang Prajurit TNI

Kamis, 18 Desember 2025 | 01:09

Selengkapnya