Joko Widodo dan Prabowo Subianto/Net
Poster deklarasi dukungan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Sekretariat Bersama (Sekber) Prabowo-Jokowi 2024-2029 yang beredar baru-baru ini, menuai spekulasi politik.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, pasangan capres dan cawapres Prabowo-Jokowi tidak ada larangan secara konstitusi. Bahkan, jika memang Prabowo-Jokowi diduetkan di Pilpres 2024 berpotensi menang.
"Secara konstitusional Prabowo-Jokowi tidak ada masalah, dan peluang menang bisa saja cukup besar, mengingat Jokowi masih dominan dan Prabowo sejauh ini tetap yang tertinggi," kata Dedi kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (13/1).
Hanya saja persoalannya, apakah Menteri Pertahanan dan Presiden RI itu mau, terutama Jokowi, karena akan muncul anggapan secara etika politik menunjukkan Jokowi haus kekuasaan, hingga merelakan diri turun kelas dari Presiden ke Wapres.
"Selain itu, PDIP tentu tidak mudah menempatkan kembali Jokowi dalam kontestasi, karena selain memperlambat regenerasi elit PDIP, juga bisa menghilangkan momentum Puan menuju kontestasi nasional," demikian Dedi Kurnia.
Beredar poster deklarasi capres dan cawapres untuk Pilpres 2024. Menariknya, figur capres-cawapres tersebut adalah Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dalam poster yang beredar itu, tertulis nama organisasi deklarator yakni Sekretariat Bersama (Sekber) Prabowo-Jokowi 2024-2029.
Tampak dalam poster itu Prabowo-Jokowi kompak mengenakan jas dan berdasi dilengkapi songkok hitam.
Masih dalam poster itu, Sekber Prabowo-Jokowi 2024-2029 akan mendeklarasikan dukungan pada Sabtu (15/1) nanti bertempat di Red Snapper and Resto, kawasan Penjaringan, Jakarta Utara.
Hingga berita ini diturunkan,
Kantor Berita Politik RMOL masih mencoba menginformasi contacts panitia pelaksana Sekber Prabowo-Jokowi tersebut, namun belum mendapatkan jawaban terkait kebenaran poster tersebut.
