Berita

Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Aceh Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Mawardi/RMOLAceh

Nusantara

Butuh Rp 10 Triliun untuk Atasi Persoalan Banjir di Aceh

KAMIS, 13 JANUARI 2022 | 16:54 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Salah satu upaya mengatasi banjir yang kerap melanda Aceh adalah dengan memperbaiki daerah aliran sungai (DAS) dari mulai hulu hingga hilir. Namun, upaya ini membutuhkan biaya yang luar biasa besar.

Dijelaskan Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Aceh Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Mawardi, Pemerintah Aceh membutuhkan dana sebesar Rp 10 triliun lebih untuk mengatasi banjir.

"Butuh anggaran besar untuk menangani persoalan banjir," kata Mawardi kepada Kantor Berita RMOLAceh, Kamis (13/1).


Mawardi mengatakan, secara teknis tidak ada kendala untuk menangani hal ini. Yang terpenting, pemerintah memiliki orang-orang yang mampu mendeteksi permasalahan dari hulu hingga hilir seluruh wilayah sungai.

Ditambahkan Mawardi, dibutuhkan data hidrologi, termasuk kajian tentang volume air dan kapasitas sungai. Sehingga, dari kajian tersebut, ditemukan kebutuhan untuk mencegah banjir.

“Termasuk langkah membangun tanggul atau mereduksi dengan cara-cara interkoneksi saluran buangan," jelas Mawardi.

Pemerintah Aceh, sejauh ini telah melakukan sejumlah langkah untuk mengatasi banjir dengan dana yang ada. Pemerintah tidak dapat mengalokasikan dana besar di satu kegiatan.

“Anggota DPR Aceh juga punya daerah pemilihan masing-masing yang membutuhkan dana untuk pengembangan daerah masing-masing,” ucap Mawardi.

Mawardi memperkirakan persoalan banjir ini masih akan terjadi hingga tiga tahun ke depan. Terutama terkait permasalahan teknis yang tidak bisa diselesaikan dalam satu tahun anggaran.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya