Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez Parrilla/Net
Kehadiran militer AS di pantai Guantanamo kembali menjadi sasaran kecaman para pejabat Kuba pada peringatan 20 tahun pembukaan fasilitas penahanan kontroversial buatan Amerika itu.
Dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada Senin (10/1) sekelompok ahli yang ditunjuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB dengan suara bulat mengecam dan menginginkan agar fasilitas itu segera ditutup.
"Meskipun kecaman keras, berulang-ulang dan tegas atas operasi kompleks penahanan dan penjara yang mengerikan ini dengan proses persidangan terkait, Amerika Serikat terus menahan orang-orang yang banyak di antaranya tidak pernah didakwa dengan kejahatan apa pun," kata para ahli dalam laporannya, seperti dikutip dari
AFP.
Laporan itu dibagikan di Twitter pada hari Selasa oleh Presiden Kuba Miguel DÃaz-Canel di akun Twitternya.
"Sudah ada 20 tahun pelanggaran skandal di wilayah Kuba yang diduduki secara ilegal di teluk Guantanamo oleh pelanggar terbesar (hak asasi manusia) di dunia," cuitnya tanpa menyebut Amerika.
Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez Parrilla juga memberikan kritik yang disertai dengan gambar dari pembukaan situs pada tanggal 11 Januari 2002. Nampak para tahanan dengan jumpsuits oranye berlutut di antara pagar kawat berduri saat personel AS berpatroli di antara mereka.
"Pangkalan Angkatan Laut AS di Guantánamo menyimpan sejarah aib selama 20 tahun," tulis RodrÃguez.
"780 orang ditahan secara sewenang-wenang di sana, tanpa pengadilan atau proses hukum, termasuk anak di bawah umur. Tidak sedikit dari mereka menjadi korban penyiksaan dan perlakuan merendahkan yang melanggar hak asasi manusia," lanjutnya.
"Akhiri penjara keji itu," tambah Rodriguez.
Teluk Guantanamo, yang terletak di dalam pangkalan angkatan laut AS, dibuka pada 11 Januari 2002, selama pemerintahan pertama George W. Bush, sebagai bagian dari "perang melawan teror" setelah serangan 9/11.
Dalam dua dekade sejak itu, sekitar 780 narapidana telah ditahan di fasilitas itu, termasuk puncaknya 684 tahanan pada Juni 2003.
