Berita

Yudhi Hertanto/Net

Publika

Ketika Minyak Goreng Berkuasa

KAMIS, 13 JANUARI 2022 | 11:01 WIB | OLEH: YUDHI HERTANTO

IRONI! Di bawah kuasa minyak goreng, negeri pengekspor minyak sawit terbesar di dunia ini pun terpaksa menjadi pesakitan. Harga melambung, publik menjerit, emak-emak mengomel. Resolusi hidup yang sejahtera di 2022, tertampar realitas keras di awal tahun.

Hidup memang tidak mudah, bukan sekadar metaverse sebuah kehidupan baru di dunia digital, sebagaimana yang ditawarkan secara virtual oleh Facebook. Pemenuhan paling dasar dari hierarki kebutuhan manusia ala Maslow adalah soal hajat fisik, perut kenyang.

Dengan atas nama kurva permintaan dan penawaran, publik terpaksa tunduk menerima. Kuasa akumulasi modal, membuat kita tidak mampu mengendalikan, apa yang sesungguhnya menjadi sumberdaya milik kita sendiri. Tamsilnya, tikus mati di lumbung padi.


Kapitalisme itu nama bungkus besarnya, terselubung dalam samar disebut ekonomi pasar -eufemisme tanpa merubah makna, kita adalah objek. Sebagaimana diterangkan Claude Jessua, Pengantar Kapitalisme, 2015, landasan utamanya nilai tambah dan sifat tamak.

Keberadaan negara, sebagai wujud dari kehendak untuk hidup dalam tujuan bersama sebagai makhluk sosial tercederai. Prinsip melindungi kepentingan publik, dalam kerangka bangunan res-publica yang seharusnya mengurusi kepentingan publik sontak lenyap.

Padahal menurut kajian Darwis, Dialektika Politik Lokal di Indonesia, 2015, gagasan tentang kehidupan sejahtera secara bersama, bersemayam dalam rumusan kehendak merdeka, yang diinstitusionalkan melalui bentuk republik, sebagai sebuah senyawa tidak terpisah.

Perihal minyak goreng, cabai, hingga harga telur terlihat sulit dikendalikan. Padahal pada soal yang hampir serupa, pemerintah dapat menghentikan ekspor, bahkan memaksa produsen batubara memenuhi kebutuhan domestik, memasok pabrik setrum PLN.

Lantas bagaimana publik berdaya? Satu-satunya cara adalah dengan pemahaman yang penuh akan literasi politik, bahwa kekuasaan itu adalah jalan hidup bagi kebaikan bersama -bonum commune, bukan untuk kepentingan segelintir elite semata.

Sementara kesulitan menyapa penduduk, yang nilai kelayakan hidupnya hanya naik tipis berdasarkan upah minimum. Sebagian wajah aktor politik menghiasi layar kaca dengan berita kasus korupsi OTT.

Pada saat bersamaan, elite politik sibuk memoles diri, kampanye tersembunyi dan penjajakan dini bagi pentas politik 2024. Prinsipnya, terkenal dan terpilih.

Publik butuh kecerdasan politik, melihat track record, memastikan janji bukan semata euphoria kampanye dan slogan kosong, melainkan komitmen untuk memastikan bahwa seluruh warga bangsa menjadi fokus dari perhatian pembangunan, bukan hanya fisik juga soal sejahtera batin.

Sekali lagi harga minyak goreng yang membumbung, bukan semata tentang urusan lambung, ini juga tentang lumbung suara aspirasi publik yang harus dikanalisasi melalui para wakilnya, yang secara satire hanya mau mendengarkan kehendak audiens pemilih disaat tahun pemilihan saja.

Penulis tengah menempuh Program Doktoral Ilmu Komunikasi Universitas Sahid

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

UPDATE

Kejagung Periksa PNS Pemprov Banten terkait Korupsi MBG

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:17

Ahli dari Polri Untungkan Febri Adriansyah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:03

Kinerja BUMD DKI Dituntut Lebih Terukur

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:53

Bayar Rp650 Juta tapi Gagal Lolos Kedokteran Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:41

KPK Bongkar Mahar Rp1,12 Miliar di Jalur Mandiri Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:29

Kiai Marsudi Dinilai Mampu Membangun Kemajuan NU Tanpa Kehilangan Jati Diri

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:17

Rektor Unsoed Diduga Terima Gratifikasi Rp680 Juta Lewat Mulyono

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:46

Ahli Praperadilan Febrie Sebut TPPU Perlu Tindak Pidana Asal

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:29

Sjafrie Terima Menhan China: Perkuat Kerja Sama Militer

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:16

Mantan Dirdik Jampidsus Jasman Panjaitan Beberkan Kesaksian terkait Febrie

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:05

Selengkapnya