Berita

Yudhi Hertanto/Net

Publika

Ketika Minyak Goreng Berkuasa

KAMIS, 13 JANUARI 2022 | 11:01 WIB | OLEH: YUDHI HERTANTO

IRONI! Di bawah kuasa minyak goreng, negeri pengekspor minyak sawit terbesar di dunia ini pun terpaksa menjadi pesakitan. Harga melambung, publik menjerit, emak-emak mengomel. Resolusi hidup yang sejahtera di 2022, tertampar realitas keras di awal tahun.

Hidup memang tidak mudah, bukan sekadar metaverse sebuah kehidupan baru di dunia digital, sebagaimana yang ditawarkan secara virtual oleh Facebook. Pemenuhan paling dasar dari hierarki kebutuhan manusia ala Maslow adalah soal hajat fisik, perut kenyang.

Dengan atas nama kurva permintaan dan penawaran, publik terpaksa tunduk menerima. Kuasa akumulasi modal, membuat kita tidak mampu mengendalikan, apa yang sesungguhnya menjadi sumberdaya milik kita sendiri. Tamsilnya, tikus mati di lumbung padi.


Kapitalisme itu nama bungkus besarnya, terselubung dalam samar disebut ekonomi pasar -eufemisme tanpa merubah makna, kita adalah objek. Sebagaimana diterangkan Claude Jessua, Pengantar Kapitalisme, 2015, landasan utamanya nilai tambah dan sifat tamak.

Keberadaan negara, sebagai wujud dari kehendak untuk hidup dalam tujuan bersama sebagai makhluk sosial tercederai. Prinsip melindungi kepentingan publik, dalam kerangka bangunan res-publica yang seharusnya mengurusi kepentingan publik sontak lenyap.

Padahal menurut kajian Darwis, Dialektika Politik Lokal di Indonesia, 2015, gagasan tentang kehidupan sejahtera secara bersama, bersemayam dalam rumusan kehendak merdeka, yang diinstitusionalkan melalui bentuk republik, sebagai sebuah senyawa tidak terpisah.

Perihal minyak goreng, cabai, hingga harga telur terlihat sulit dikendalikan. Padahal pada soal yang hampir serupa, pemerintah dapat menghentikan ekspor, bahkan memaksa produsen batubara memenuhi kebutuhan domestik, memasok pabrik setrum PLN.

Lantas bagaimana publik berdaya? Satu-satunya cara adalah dengan pemahaman yang penuh akan literasi politik, bahwa kekuasaan itu adalah jalan hidup bagi kebaikan bersama -bonum commune, bukan untuk kepentingan segelintir elite semata.

Sementara kesulitan menyapa penduduk, yang nilai kelayakan hidupnya hanya naik tipis berdasarkan upah minimum. Sebagian wajah aktor politik menghiasi layar kaca dengan berita kasus korupsi OTT.

Pada saat bersamaan, elite politik sibuk memoles diri, kampanye tersembunyi dan penjajakan dini bagi pentas politik 2024. Prinsipnya, terkenal dan terpilih.

Publik butuh kecerdasan politik, melihat track record, memastikan janji bukan semata euphoria kampanye dan slogan kosong, melainkan komitmen untuk memastikan bahwa seluruh warga bangsa menjadi fokus dari perhatian pembangunan, bukan hanya fisik juga soal sejahtera batin.

Sekali lagi harga minyak goreng yang membumbung, bukan semata tentang urusan lambung, ini juga tentang lumbung suara aspirasi publik yang harus dikanalisasi melalui para wakilnya, yang secara satire hanya mau mendengarkan kehendak audiens pemilih disaat tahun pemilihan saja.

Penulis tengah menempuh Program Doktoral Ilmu Komunikasi Universitas Sahid

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Tips Aman Belanja Online Ramadan 2026 Bebas Penipuan

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:40

Pasukan Elit Kuba Mulai Tinggalkan Venezuela di Tengah Desakan AS

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:29

Safari Ramadan Nasdem Perkuat Silaturahmi dan Bangun Optimisme Bangsa

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:23

Tips Mudik Mobil Jarak Jauh: Strategi Perjalanan Aman dan Nyaman

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:16

Legislator Dorong Pembatasan Mudik Pakai Motor demi Tekan Kecelakaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:33

Pernyataan Jokowi soal Revisi UU KPK Dinilai Problematis

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:26

Tata Kelola Konpres Harus Profesional agar Tak Timbulkan Tafsir Liar

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:11

Bukan Gibran, Parpol Berlomba Bidik Kursi Cawapres Prabowo di 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:32

Koperasi Induk Tembakau Madura Didorong Perkuat Posisi Tawar Petani

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:21

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kesepakatan RI-AS soal Pelonggaran Sertifikasi Halal

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:04

Selengkapnya