Berita

Yudhi Hertanto/Net

Publika

Ketika Minyak Goreng Berkuasa

KAMIS, 13 JANUARI 2022 | 11:01 WIB | OLEH: YUDHI HERTANTO

IRONI! Di bawah kuasa minyak goreng, negeri pengekspor minyak sawit terbesar di dunia ini pun terpaksa menjadi pesakitan. Harga melambung, publik menjerit, emak-emak mengomel. Resolusi hidup yang sejahtera di 2022, tertampar realitas keras di awal tahun.

Hidup memang tidak mudah, bukan sekadar metaverse sebuah kehidupan baru di dunia digital, sebagaimana yang ditawarkan secara virtual oleh Facebook. Pemenuhan paling dasar dari hierarki kebutuhan manusia ala Maslow adalah soal hajat fisik, perut kenyang.

Dengan atas nama kurva permintaan dan penawaran, publik terpaksa tunduk menerima. Kuasa akumulasi modal, membuat kita tidak mampu mengendalikan, apa yang sesungguhnya menjadi sumberdaya milik kita sendiri. Tamsilnya, tikus mati di lumbung padi.


Kapitalisme itu nama bungkus besarnya, terselubung dalam samar disebut ekonomi pasar -eufemisme tanpa merubah makna, kita adalah objek. Sebagaimana diterangkan Claude Jessua, Pengantar Kapitalisme, 2015, landasan utamanya nilai tambah dan sifat tamak.

Keberadaan negara, sebagai wujud dari kehendak untuk hidup dalam tujuan bersama sebagai makhluk sosial tercederai. Prinsip melindungi kepentingan publik, dalam kerangka bangunan res-publica yang seharusnya mengurusi kepentingan publik sontak lenyap.

Padahal menurut kajian Darwis, Dialektika Politik Lokal di Indonesia, 2015, gagasan tentang kehidupan sejahtera secara bersama, bersemayam dalam rumusan kehendak merdeka, yang diinstitusionalkan melalui bentuk republik, sebagai sebuah senyawa tidak terpisah.

Perihal minyak goreng, cabai, hingga harga telur terlihat sulit dikendalikan. Padahal pada soal yang hampir serupa, pemerintah dapat menghentikan ekspor, bahkan memaksa produsen batubara memenuhi kebutuhan domestik, memasok pabrik setrum PLN.

Lantas bagaimana publik berdaya? Satu-satunya cara adalah dengan pemahaman yang penuh akan literasi politik, bahwa kekuasaan itu adalah jalan hidup bagi kebaikan bersama -bonum commune, bukan untuk kepentingan segelintir elite semata.

Sementara kesulitan menyapa penduduk, yang nilai kelayakan hidupnya hanya naik tipis berdasarkan upah minimum. Sebagian wajah aktor politik menghiasi layar kaca dengan berita kasus korupsi OTT.

Pada saat bersamaan, elite politik sibuk memoles diri, kampanye tersembunyi dan penjajakan dini bagi pentas politik 2024. Prinsipnya, terkenal dan terpilih.

Publik butuh kecerdasan politik, melihat track record, memastikan janji bukan semata euphoria kampanye dan slogan kosong, melainkan komitmen untuk memastikan bahwa seluruh warga bangsa menjadi fokus dari perhatian pembangunan, bukan hanya fisik juga soal sejahtera batin.

Sekali lagi harga minyak goreng yang membumbung, bukan semata tentang urusan lambung, ini juga tentang lumbung suara aspirasi publik yang harus dikanalisasi melalui para wakilnya, yang secara satire hanya mau mendengarkan kehendak audiens pemilih disaat tahun pemilihan saja.

Penulis tengah menempuh Program Doktoral Ilmu Komunikasi Universitas Sahid

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya