Berita

Pengawasan BPKP dalam proses penyaluran beras Bulog di daerah/Repro

Nusantara

Tahun 2021, BPKP Berhasil Selamatkan Rp 54.3 Triliun Uang Negara

RABU, 12 JANUARI 2022 | 16:25 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Hasil pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sepanjang tahun 2021 (Januari-Desember) sebanyak 11.628 dari 16.560 rekomendasi berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp 54,3 triliun.

"Sepanjang tahun 2021 BPKP berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara/daerah sebesar Rp 6,4 triliun, efisiensi pengeluaran negara/daerah Rp 44,1 triliun, dan optimalisasi pendapatan Negara/Daerah Rp 3,8 trilliun," kata Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dalam keterangannya pada Rabu (12/1).

Ateh menyebut, kontribusi pengawasan yang dilakukan BPKP tahun 2021 tersebut berdasarkan cakupan pengawasan di 84 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, 514 Pemerintah Kabupaten/kota, 237 BUMN, 30.199 BUMD/Des, dan 2.980 BLU/BLUD.


Menurutnya, fokus pengawasan yang dilakukan BPKP sepanjang Tahun 2021 terdiri dari program Pemulihan ekonomi Nasional (PEN), penanganan Covid-19, dan bantuan sosial.

Sebagai contoh, Ateh menyebut selama dua tahun terakhir BPKP konsisten dalam melakukan pengawalan terhadap penanganan pandemi Covid-19, yang di dalamnya termasuk menilai kewajaran harga Real Time Swab PCR maupun antigen.

"Kita juga melakukan pengawasan terhadap distribusi dan pelaksanaan vaksinasi agar dapat tepat waktu, tepat sasaran dan akuntabel," imbuhnya.

Untuk itu, dirinya mengapresiasi seluruh pegawai BPKP yang telah bekerja keras mengawal akuntabilitas dan transparansi negeri ini di tengah pandemi. Dia juga menyampaikan terima kasih kepada stakeholder dan juga masyarakat atas dukungan serta kepercayaan yang diberikan sehingga BPKP dapat berkontribusi, berkolaborasi dan bersinergi dalam mengawal dan menjaga keuangan negara.

Ateh menambahkan, di tahun 2022 BPKP memiliki Agenda Prioritas Pengawasan (APP) nasional sebanyak 29 tema yang dirinci kedalam 99 topik pengawasan, serta APP daerah sebanyak 8 tema dan 68 topik.

"Mari kita bahu-membahu mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan demi satu tujuan, Indonesia Sembuh, Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya