Berita

Pengawasan BPKP dalam proses penyaluran beras Bulog di daerah/Repro

Nusantara

Tahun 2021, BPKP Berhasil Selamatkan Rp 54.3 Triliun Uang Negara

RABU, 12 JANUARI 2022 | 16:25 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Hasil pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sepanjang tahun 2021 (Januari-Desember) sebanyak 11.628 dari 16.560 rekomendasi berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp 54,3 triliun.

"Sepanjang tahun 2021 BPKP berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara/daerah sebesar Rp 6,4 triliun, efisiensi pengeluaran negara/daerah Rp 44,1 triliun, dan optimalisasi pendapatan Negara/Daerah Rp 3,8 trilliun," kata Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dalam keterangannya pada Rabu (12/1).

Ateh menyebut, kontribusi pengawasan yang dilakukan BPKP tahun 2021 tersebut berdasarkan cakupan pengawasan di 84 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, 514 Pemerintah Kabupaten/kota, 237 BUMN, 30.199 BUMD/Des, dan 2.980 BLU/BLUD.


Menurutnya, fokus pengawasan yang dilakukan BPKP sepanjang Tahun 2021 terdiri dari program Pemulihan ekonomi Nasional (PEN), penanganan Covid-19, dan bantuan sosial.

Sebagai contoh, Ateh menyebut selama dua tahun terakhir BPKP konsisten dalam melakukan pengawalan terhadap penanganan pandemi Covid-19, yang di dalamnya termasuk menilai kewajaran harga Real Time Swab PCR maupun antigen.

"Kita juga melakukan pengawasan terhadap distribusi dan pelaksanaan vaksinasi agar dapat tepat waktu, tepat sasaran dan akuntabel," imbuhnya.

Untuk itu, dirinya mengapresiasi seluruh pegawai BPKP yang telah bekerja keras mengawal akuntabilitas dan transparansi negeri ini di tengah pandemi. Dia juga menyampaikan terima kasih kepada stakeholder dan juga masyarakat atas dukungan serta kepercayaan yang diberikan sehingga BPKP dapat berkontribusi, berkolaborasi dan bersinergi dalam mengawal dan menjaga keuangan negara.

Ateh menambahkan, di tahun 2022 BPKP memiliki Agenda Prioritas Pengawasan (APP) nasional sebanyak 29 tema yang dirinci kedalam 99 topik pengawasan, serta APP daerah sebanyak 8 tema dan 68 topik.

"Mari kita bahu-membahu mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan demi satu tujuan, Indonesia Sembuh, Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh," pungkasnya.

Populer

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Peluang Emas Kuliah Gratis Pendaftaran Beasiswa Unggulan 2026 Resmi Dibuka

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:21

Di Posko Pengungsian, Gibran Pastikan Kebutuhan Anak-Anak Terpenuhi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:21

Prioritaskan Guru PPPK Wilayah 3T Jadi PNS

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:19

Utang AS Terus Membengkak, Tekanan Fiskal Makin Besar

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:16

Jangan Sampai Utang Gerogoti Ruang Fiskal

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:07

Purbaya Siapkan Rp31 Triliun untuk Pengalihan PPPK ke Pusat

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:05

Emas “di Bawah Bantal” Warga RI Capai 1.800 Ton, Nilainya Diprediksi Tembus Rp4.400 Triliun

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:01

Tak Benar Febrie Minta Emas 74 Kg hingga Uang Dikembalikan

Kamis, 20 Agustus 2026 | 13:45

Pemerintah Raup Rp34 Triliun dari Lelang SUN

Kamis, 20 Agustus 2026 | 13:41

Iran Siapkan Serangan Balasan hingga Eropa Jika AS Perluas Perang

Kamis, 20 Agustus 2026 | 13:41

Selengkapnya