Berita

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Piter Abdullah/Repro

Politik

Pengamat: Program PEN Sangat Dibutuhkan untuk Kebangkitan Ekonomi 2022

RABU, 12 JANUARI 2022 | 11:16 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang digelontorkan pemerintah sejauh ini sebagai langkah tepat.

Tahun 2022 ini, pemerintah menggelontorkan anggaran Rp 414,1 triliun untuk PEN. Pemerintah juga mendorong program prioritas dari PEN seperti KUR, bantuan tunai untuk PKL dan warung, dan insentif fiskal agar realisasinya dipercepat sejak awal tahun.

"Program PEN ini bagus dan memang kita butuhkan. Kami perkirakan tahun 2022 merupakan tahun kebangkitan ekonomi. Momentum ini harus benar-benar kita manfaatkan supaya perekonomian tidak hanya pulih tapi bangkit," kata Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Piter Abdullah dalam keterangan tertulisnya, Rabu (12/1).


Untuk itu, kata dia, dibutuhkan stimulus bantuan kepada masyarakat agar perekonomian tumbuh lebih baik. Namun demikian, Piter memberi catatan bahwa percepatan penyaluran belanja anggaran PEN harus diikuti dengan ketepatan penyalurannya.

"Misalnya subsidi KUR sebesar 3 persen dalam jangka 6 bulan ke depan agar bisa menjaring pelaku UMKM yang selama ini kesulitan," jelasnya.

Di sisi lain, ia mengapresiasi salah satu program PEN tahun 2020, yakni perluasan Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima & Warung (BT-PKLW) yang diperuntukkan 1 juta PKL dan warung yang masing-masing mendapatkan dana Rp 1,2 juta.

"Saya kira ini bagus, apalagi ada perluasan target sasaran dengan menambahkan nelayan atau Penduduk Miskin Ekstrim (PME) di wilayah pesisir yang menyasar lebih dari 1 juta penduduk," bebernya.

Senada dengan Piter, Direktur Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia, Athor Subroto menyatakan, program PEN tahun ini menjadi kabar gembira bagi pelaku UMKM, PKL, dan warung yang terdampak pandemi.

"Menurut saya ini kabar gembira bagi UMKM, di tengah situasi yang masih sulit. Pemerintah sudah selayaknya meneruskan program itu," tutur Athor.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya