Oknum Tokoh Adat Minta Pemerintah Pusat Tunjuk Plt Gubernur Papua, LPP: Provokatif, Keliru, dan Tidak Sesuai Fakta

Pernyataan oknum yang mengaku tokoh Masyarakat Adat yang meminta Pemerintah Pusat untuk menunjuk Pelaksana Tugas (PLT) Gubernur Papua dengan alasan kesehatan Gubernur membuat Lintas Pemuda Papua (LPP) meradang.  

Pernyataan itu dianggap provokatif, keliru, dan tidak sesuai fakta yang ada. Karena kondisi Gubernur Papua, Lukas Enmebe, saat ini baik-baik saja. Lukas masih mampu menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai kepala Pemerintahan Provinsi Papua.

"Oknum tokoh adat atau kepala suku tersebut harus segera mencabut pernyataan yang telah beredar dan menyampaikan permohonan maaf di media massa atas pernyataan tersebut," ujar Ketua LPP, Asri Gombo, kepada Kantor Berita RMOLPapua, di Kota Jayapura, Selasa (11/1)

"Karena dapat membahayakan keutuhan dan kenyamanan rakyat Papua saat ini dalam menyongsong tahun baru 2022 di mana semua rakyat Papua sedang bergumul dan berdoa untuk pemulihan 100 persen kesehatan Bapak Gubernur Papua," tambahnya.

Lanjut Asri Gombo, oknum tokoh adat atau kepala suku ini sangat melenceng dari tugas dan tanggungjawabnya. Pasalnya, seorang tokoh adat atau kepala suku seharusnya mengurus masyarakat adat dari berbagai kepentingan sdat di Papua, bukan mengintervensi sistem pemerintahan di Papua.

"Kami Lintas Pemuda Papua sangat mengutuk dengan tegas pernyataan oknum kepala suku dan tokoh masyarakat adat di Papua model ini," tegasnya.

Asri Gombo juga menyebut LPP merasa sangat kesal lantaran ada banyak oknum tokoh adat atau kepala suku di Papua saat ini dimanfaatkan oleh oknum elite politik Papua sebagai objek kepentingan politik terselubung.

Untuk itu Asri Gombo mengimbau kepada seluruh rakyat Papua agar tidak terprovokasi oleh pernyataan-pernyataan oknum tokoh adat atau kepala suku di Papua terkait kondisi kesehatan Gubernur Lukas Enembe saat ini.

"Kami mengajak seluruh masyarakat Papua mendoakan Bapak Gubernur Papua agar pulih kembali dari kondisi kesehatan beliau saat ini, kembali normal dan mengakhiri sisa masa jabatan beliau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tutupnya.