Berita

Ilustrasi

Politik

Mantan Kabais Ingatkan Bahaya Laten Tenaga Kerja China Modus Kuasai Negara Target

SELASA, 11 JANUARI 2022 | 22:26 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Tenaga kerja China yang dikirim ke negara lain merupakan tentara terlatih dari Bangsa Han. Keberadaan mereka tidak kembali ke China tetapi menguasai negara yang ada tenaga kerja asal negara Tirai Bambu.

Begitu dikatakan mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Bais) Letjen (Purn) Yayat Sudrajat yang pernah menjadi atase pertahanan Indonesia di China pada periode 2006-2009.

“Saya sangat tahu bagaimana cara dan ambisi China dalam menguasai sebuah negara seperti Xinjiang, Mongolia, dan Tibet," kata Yayat Sudrajat dalam keterangannya, Selasa (11/1).


Modus yang dipakai China, kata Yayat, adalah memberikan bantuan pembangunan infratruktur yang menjadi satu paket dengan pengiriman tenaga kerja.

"Awalnya seolah beri bantuan, bangun infrastruktur dengan skema turn-key project. Ternyata yang dikirim tenaga kerjanya adalah tentara terlatih dari bangsa Han yang mayoritas dan tidak balik kembali," terangnya.

"Lalu setelah cukup waktu dan kuat, baru negara tersebut direbut dan dikuasai,” sambungnya.

Saat ini, lanjutnya, cara China sedang terjadi di Indonesia. Di mana, pembangunan infrastruktur banyak bekerjasama dengan China sekaligus memakai tenaga kerja negara tersebut.

“Cara tersebut sangat mirip dengan apa yang terjadi di Indonesia saat ini,” katanya.

Mirisnya lagi, kata Yayat, ketika ada pihak yang mengingatkan tentang bahaya laten tenaga kerja China seperti yang dikatakan aktivis Anton Permana, justru membuat dia harus dibui.

“Makanya saya heran, kok saat ini tak ada lagi kewaspadaan nasional bangsa kita. Ketika ada yang peduli dan sampaikan, ehh malah ditangkap dan dipenjarakan,” tandasnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

KPK Panggil VP PT Valbury Asia Futures di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:31

Karhutla Ancam Orangutan, Puluhan Satwa Dievakuasi

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:23

Kepala BPGMN hingga Menkopolkam Merapat ke Istana Jelang Ratas Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:22

Ancaman MSCI, Sudah Tepat OJK Sanksi Emiten Milik Prajogo Pangestu dan Franky Widjaja

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:20

Pemerintah Jangan Anggap Remeh Hasil Survei

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Kasus Dugaan Suap, KPK Panggil Pejabat Pemkab Lombok Barat dan Staf Hotel

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Roadmap IHT Dibutuhkan untuk Jamin Kepastian Usaha

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:05

Terancam Turun Kelas, BEI Temui MSCI Sore Ini

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:51

Kasus Suap Asuransi Perkapalan Pelni, KPK Panggil Petinggi Pialang Asuransi

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:45

Komisi III DPR Dukung Kapolri Dorong MUI Kaji Fatwa soal Vape

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:39

Selengkapnya