Berita

Warga Afghanistan/Net

Dunia

PBB: Tanpa Bantuan, Rakyat Afghanistan Tidak Punya Masa Depan

SELASA, 11 JANUARI 2022 | 17:36 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Dunia tidak boleh menutup pintu untuk rakyat Afghanistan yang menghadapi bencana kemanusiaan, khususnya sejak Taliban mengambil alih kekuasaan.

Koordinator Urusan Kemanusiaan dan Bantuan Darurat Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Martin Griffiths menyebut rakyat Afghanistan membutuhkan hampir 5 miliar dolar AS pada 2022 untuk menangani krisis kemanusiaan.

Sebanyak 4,4 miliar dolar AS ditujukan untuk rakyat Afghanistan di dalam negeri, sementara 623 juta dolar AS ditujukan untuk warga Afghanistan di luar negara tersebut yang banyak mengungsi.


Lebih dari setengah populasi, sekitar 22 juta orang, menghadapi kelaparan akut. Sementara 5,7 juta pengungsi Afghanistan di lima negara tetangga membutuhkan bantuan.

“Bencana kemanusiaan besar-besaran membayangi. Pesan saya mendesak: jangan tutup pintu bagi orang-orang Afghanistan. Bantu kami meningkatkan dan mencegah meluasnya kelaparan, penyakit, kekurangan gizi, dan akhirnya kematian,” kata Griffiths pada Selasa (11/1), seperti dikutip Al Jazeera.

Ia mengatakan, tanpa adanya bantuan, tidak akan ada masa depan bagi rakyat Afghanistan.

Griffiths mengatakan, dana bantuan akan digunakan untuk meningkatkan pengiriman makanan dan dukungan pertanian, layanan kesehatan, perawatan kekurangan gizi, tempat penampungan darurat, akses ke air dan sanitasi, perlindungan dan pendidikan.

Uang itu akan diberikan kepada 160 LSM ditambah badan-badan PBB yang memberikan bantuan. Beberapa akan digunakan untuk membayar pekerja garda depan, seperti tenaga kesehatan.

Meski begitu, dana tidak akan disalurkan melalui Taliban.

Sejak Taliban berkuasa pada Agustus lalu, Afghanistan telah jatuh ke dalam kekacauan keuangan, dengan inflasi dan pengangguran melonjak. Itu diperparah dengan langkah AS yang membekukan miliaran dolar aset milik Afghanistan.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya