Berita

Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia/Net

Politik

Bahlil Wakili Pengusaha Usul Pilpres Ditunda, Direktur PPI: Suka-suka Mereka Saja Negara Mau Diapakan!

SENIN, 10 JANUARI 2022 | 20:45 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pengusaha menginginkan pemilihan presiden (Pilpres) ditunda dari rencananya, yaitu pada tahun 2024 mendatang. Anehnya, usul tersebut disampaikan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Moda (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Bahlil dikenal sebagai seoang pengusaha muda, sebelum dipilih Presiden Joko Widodo untuk duduk sebagai Kepala BKPM yang akhirnya diubah nomenklaturnya menjadi Menteri Investasi pada 9 April 2021 lalu.

Bahlil aktif di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) yang akhirnya sampai ke puncuk pimpinan asosiasi ini, yaitu sebagai Ketua badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi periode 2015-2019.

Pernyataan Bahlil soal usul pengusaha terkait jadwal Pilpres disampaikan pada acara rilis survei Indikator Politik Indonesia, Minggu (9/1).

Dia menyampaikan alasan atas usul para pengusaha yang ingin agar Pilpres diundur untuk menjaga progam pemulihan usaha mereka yang sempat terdampak pandemi Covid-19 dua tahun belakangan ini.

Namun sayangnya, apa yang disampaikan Bahlil itu malah menjadi boomerang baginya. Ia mendapat kritik dari publik, yang salah satunya disampaikan pemerhati politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno.

Adi memandang, keinginan para pengusaha terkait jadwal Pilpres jelas memiliki muatan politis. Sebabnya, perihal pelaksanaan Pemilu sudah diatur di dalam UU 7/2017 tentang Pemilu.

Di dalam UU Pemilu, tepatnya pada Pasal 167 ayat (2) menyatakan bahwa "hari, tanggal. dan waktu pemungutan suara pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU (Komisi Pemilihan Umum)".

Di samping itu, KPU juga memiliki independensi atau kemandirian untuk menentukan jadwal pelaksanaan Pemilu, yakni diatur di dalam Pasal 22E Undang Undang Dasar (UUD) 1945 yang berbunyi, "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri".

Akan tetapi, dengan adanya pernyataan Bahlil ini, Adi menyatakan, bukan tidak mungkin pengatur kebijakan di alam demokrasi sekarang ini, khususnya di Indonesia, diatur oleh segelintir pihak yang memiliki uang.

"Rakyat bisa apa sekarang kalau pengusaha sudah berkehendak," sindir Adi dalam sambungan telpon dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (10/1).

Karena itu, Adi agak geram dengan pernyataan Bahlil soal usul pengusaha untuk jadwal Pilpres. Dia memberikan satir yang seolah-olah mempersilakan para penguasaha untuk mengatur pesta demokrasi di Indonesia.

"Suka-suka pengusaha saja negara ini mau diapakan," tandasnya.

Populer

Tak Disambut Pejabat AS, Natalius Pigai: Jokowi Datang Seperti Menteri yang Berwisata

Kamis, 12 Mei 2022 | 00:36

Serangan ke Anies Makin Gencar, Senator Jakarta: Tenggelamkan dengan Kabar Prestasi

Kamis, 12 Mei 2022 | 17:00

Rekayasa One Way Jalan Tol Jadi Bukti Infrastruktur Didesain Secara Ngawur

Minggu, 08 Mei 2022 | 07:55

Usai Makan Malam Bersama, AHY Pastikan Demokrat Tetap Dukung Edy Rahmayadi

Senin, 16 Mei 2022 | 09:38

Puji Pakaian Muslimah Iriana, Imam Shamsi Ali: Kira-kira yang Sering Nyinyiri Kerudung Ngomong Apa ya?

Senin, 16 Mei 2022 | 09:28

Soal Duet AH-AHY, Pengamat: Tidak Perlu Repot Cari Partai Lain Lagi

Minggu, 08 Mei 2022 | 12:25

Imran Khan: Menjatuhkan Nuklir ke Pakistan Akan Lebih Baik Daripada Menyerahkan Negara Ini Kepada Pencuri

Sabtu, 14 Mei 2022 | 18:58

UPDATE

Proyek Satelit Bakti Kominfo Rawan Penyimpangan, CBA Desak KPK Turun Tangan

Rabu, 18 Mei 2022 | 10:32

Megawati Tak Hadiri Acara KPK, Wasekjen PDIP: Tak Selalu Harus Hadir, Ibu Menugaskan Saya

Rabu, 18 Mei 2022 | 10:31

Biden: Supremasi Kulit Putih Sudah Meracuni Bangsa Amerika Serikat

Rabu, 18 Mei 2022 | 10:24

Hanya 4 Ketum yang Hadir di Acara PCB KPK, 16 Parpol Lainnya Diwakilkan

Rabu, 18 Mei 2022 | 10:11

Furqan AMC: Pembatalan Gorden Rumah Dinas DPR adalah Kemenangan Rakyat

Rabu, 18 Mei 2022 | 10:06

New York Siaga Tinggi Covid, Warga Diminta Pakai Masker dan Hindari Kumpul-kumpul Tidak Penting

Rabu, 18 Mei 2022 | 10:05

Rancangan PKPU Jadwal Belum Ditetapkan, Perludem Pertanyakan Kepastian Penyelenggaraan Pemilu

Rabu, 18 Mei 2022 | 09:55

Singapura Anggap UAS Sebar Paham Ekstremis, Fadli Zon: Hak Apa Mereka Menghakimi UAS?

Rabu, 18 Mei 2022 | 09:48

Fahri Hamzah: Menolak Perjalanan Pribadi Seorang Ustaz Bukan Tindakan Keimigrasian yang Beradab

Rabu, 18 Mei 2022 | 09:41

Pidato di Cannes Film Festival, Zelensky: Kita Butuh Charlie Chaplin Baru yang Bisa Melawan Diktator

Rabu, 18 Mei 2022 | 09:38

Selengkapnya