Berita

Taliban/Net

Dunia

Taliban Harus Penuhi Janji Dulu Jika Ingin Uangnya Mengalir

SENIN, 10 JANUARI 2022 | 12:41 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Taliban harus memenuhi janji-janjinya jika ingin sumber keuangan mereka dicairkan. Begitu tuntutan dari Komisaris Tinggi Badan Pengungsi PBB (UNHCR), Filippo Grandi.

Grandi mengatakan, Taliban harus mengizinkan perempuan dan anak perempuan di Afghanistan untuk bersekolah, sementara minoritas terwakili di pemerintahan.

Dalam wawancaranya dengan The Washington Post, Grandi menekankan pentingnya menjaga dialog dengan Imarah Islam Afghanistan, demi memastikan situasi yang "layak".


"Tetapi pada akhirnya, penting untuk mempertahankan dialog dengan Taliban, karena semua sistem ini bersifat sementara. Memastikan Afghanistan layak adalah ketika negara mampu mendukung rakyatnya. Saya pikir itu hanya akan tercapai melalui dialog antara komunitas internasional dan Taliban sendiri," ujarnya.

Grandi menuturkan, ia telah menyampaikan pesan tersebut kepada Taliban ketika mengunjungi Kabul. Ia menegaskan, Taliban harus memenuhi beberapa janji mereka jika ingin sumber keuangan Afghanistan dicairkan.

"Jika Anda (Taliban) ingin negara ini menikmati lagi dukungan pembangunan substantif oleh komunitas internasional, Anda juga harus mengambil langkah ke arah mereka. Ini harus berjalan dua arah, tidak bisa menjadi situasi dinding ke dinding," jelasnya.

Setelah Taliban mengambil alih pemerintahan Afghanistan, Amerika Serikat (AS) membekukan hampir 10 miliar dolar aset negara itu dan menjatuhkan sanksi kepada Taliban.

Di sisi lain, bantuan-bantuan asing ke Afghanistan juga ditangguhkan, memicu krsis ekonomi dan kemanusiaan.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya