Berita

Prosesi rotasi pejabat OPD di Pemerintah Kota Semarang/Ist

Nusantara

Pemkot Semarang Lakukan Rotasi, 10 Jabatan Eselon 2 Masih Kosong

MINGGU, 09 JANUARI 2022 | 00:59 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang mengalami kekosongan jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) usai rotasi pejabat Eselon 2 pada Kamis kemarin (6/11).

Untuk itu, Sekretaris Daerah Kota Semarang, Iswar Aminuddin mengatakan, pemkot akan mengadakan lelang jabatan terbuka atau seleksi untuk mengisi jabatan yang kosong tersebut.

Jabatan yang kosong tersebut yaitu Dinas Penataan Ruang (Distaru), Sekretaris Dewan (Sekwan), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk KB), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar).


Kemudian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo), Dinas Sosial (Dinsos). Jabatan kosong  ini sementara diisi pelaksana tugas (Plt).

Sementara pada Maret nanti, dua OPD yakni Dinas Pendidikan (Disdik) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) akan memasuki purnatugas.

"Kita akan melakukan seleksi atau lelang terbuka untuk jabatan kosong ini. Kemarin ada mutasi jabatan, ada juga dalam waktu dekat yang pensiun. Totalnya 10 OPD kosong," jelas Iswar, dikutip Kantor Berita RMOLJateng, Sabtu (8/1).

Dia mengatakan, lelang jabatan kemungkinan akan dilakukan dalam waktu dekat agar kekosongan jabatan tidak berlangsung lama, sehingga proses pelayanan di masing-malang OPD tetap bisa berjalan dengan baik.

"Saya tekankan agar kepala OPD baru ini bekerja maksimal dimanapun mereka menjabat. Apalagi sudah disampaikan Pak Wali, kalau OPD itu bukan reward atau punishment, tapi butuh penyegaran bagaimana caranya agar pelayanan terus menigkat," ungkapnya.

Iswar menegaskan, bagus seorang ASN harus bisa ditempatkan dimanapun dan kapanpun. Terlebih lagi, OPD memiliki kedudukan yang sama dalam pemerintahan.

"Semua sama. Tidak ada basah atau kering, tunjungan kinerja, TPP sudah sama. Tinggal bagaimana kita memberikan input terhadap organisasi yang dipimpin," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya