Berita

Petisi Narasi Institute bersama Aliansi Anak Bangsa Peduli Riset dan Kemajuan Bangsa/Net

Politik

Lewat Online, Presiden Jokowi Diminta Kembalikan Peleburan Lembaga Riset dari BRIN

SABTU, 08 JANUARI 2022 | 19:13 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Presiden Joko Widodo diminta mengembalikan independensi lembaga riset yang belakangan dilebur dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Permintaan itu disampaikan Co Founder Narasi Institute Achmad Nur Hidayat bersama Aliansi Anak Bangsa Peduli Riset dan Kemajuan Bangsa melalui petisi daring di laman change.org.

Achmad Nur Hidayat mengatakan, pada prinspipnya mereka mendukung langkah Presiden Jokowi dalam pengembangan riset dan implementasi UU 11/2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.


"Sebagai upaya memperbaiki ekosistem riset tersebut Bapak Presiden telah menandatangani Perpres 78/2021 sehingga terbentuklah Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) yang kemudian BRIN meleburkan beberapa lembaga," ujar Achmad Nur Hidayat dalam keterangannya, Sabtu (8/1).

Lembaga yang dilebur pada BRIN berdasarkan Perpres 78/2021 adalah Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), termasuk yang sedang hangat dibincangkan publik yaitu Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman.

Dikatakan Nur Hidayat, peleburan lembaga-lembaga riset tersebut ternyata menimbulkan persoalan organisasi yang menghambat masa depan penelitian Indonesia.

Terutama, kata dia, peleburan lembaga tersebut ternyata terbentur dengan aturan birokratisasi peneliti yang berujung pada tidak terekrutnya para peneliti terbaik di lembaga tersebut. Padahal mereka adalah peneliti teruji yang berlulusan S3, S2 dan S1.

"Namun karena mereka bukan peneliti berstasus tetap (ASN atau PPNPN Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri) seperti pada lembaga Eijkman dan Kapal Riset Baruna Jaya maka mereka harus diputuskan hubungan kerjanya," terangnya.

Untuk menyelamatkan masa depan dunia riset Indonesia dan mempertimbangkan prestasi peneliti yang diputus hubungan kerjanya, dia meminta Presiden Jokowi melakukan koreksi pada Perpres 78/2021.

"Dengan berbagai pertimbangan segenap pihak yang berkompeten dan konsen kami mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengkoreksi Perpres 78/2021 dan membentuk sebuah tim independen yang fokus untuk memberi rekomendasi terbaik bagi Riset Indonesia," pungkasnya.

Berdasarkan penelusuran Kantor Berita Politik RMOL, petisi yang sudah berjalan 7 jam itu sudah ditandatangani 375 partisipan hingga pukul 19.11 WIB.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya