Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie/Net
Keputusan Presiden Joko Widodo yang terus menambah jabatan wakil menteri (wamen) ditaksir bakal merugikan keuangan negara hingga belasan miliar rupiah.
Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie mengatakan bahwa dirinya menyebut hal itu sebagai kerugian karena Jokowi menggunakan anggaran untuk kursi wamen yang bukan prioritas di saat sekarang.
Jika dikalkulasi, urainya, kini ada 17 kursi wamen yang diplot Jokowi ke sejumlah kementerian, artinya diperkirakan ada kerugian negara hingga Rp 13 miliar-an untuk komponen pengadaan mobil dinas (mobnas).
"Negara rugi lantaran mengangkat 17 jabatan wamen. Akan ada komponen mobnas untuk wamen sebesar Rp 800 juta (per unit), jika dikali 17 maka bisa sampai Rp 13,6 miliar," beber Jerry kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (6/1).
Selain itu, Jerry juga mengkalkulasi pengeluaran negara yang percuma akibat banyaknya jabatan wamen di periode kedua pemerintahan Jokowi.
"Yaitu tunjangan wamen Rp 13,61 juta per bulan," imbuhnya.
Kerugian negara, diamati Jerry, juga terjadi lantaran banyak pejabat sekelas menteri yang merangkap cukup banyak jabatan. Dia menyebut salah satu contohnya adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP).
"Baru di era Jokowi ada satu pejabat menduduki tujuh jabatan. Contoh LBP, tujuh gaji dan tujuh posisi," tuturnya.
Ditambah lagi, lanjut Jerry, adanya pengangkatan tujuh staf khusus milenial di struktur Kabinet Indonesia Maju, yang diketahui Jerry bergaji hingga Rp 51 juta per bulan.
"Kalau itu dikali tujuh maka bisa memakan anggaran Rp 357 juta per bulan. Selama setahun bisa habis Rp 4.284 miliar," ujarnya.
Maka dari itu, Jerry memandang keputusan Jokowi menambah kursi wamen yang belakangan disorot publik tidak tepat. Karena selain memakan anggaran, alasan yang disampaikan pemerintah pun tak cukup mendasar.
Bagi Jerry, kementerian yang patut ditambah jabatan wamen adalah yang memiliki porsi kerja dan berada pada posisi penting dalam perekonomian di Indonesia.
"Sebut saja contohnya wamen BUMN, itu masih bisa. Karena harus urus 100 lebih perusahaan plat merah yang tak mudah. Kemudian Wamenlu dan Wakil Menteri Hukum dan HAM," ucapnya.
"Total sudah 17 wamen cukup aneh. Buang-buang anggaran," tutupnya.
Perihal penambahan kursi wamen ini terakhir dilakukan Jokowi untuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dia menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) 114/2021 tentang Kemendagri.
Penambahan kursi Wamendagri diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi, "Dalam memimpin Kementerian Dalam Negeri, Menteri dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden".
Dengan penambahan tersebut, total kursi wamen di pemerintahan periode kedua Jokowi ada sebanyak 17 kursi. Namun, baru 7 kursi yang diisi.
Sementara, ada 10 kursi wamen yang hingga hari ini masih kosong, di antaranya Wamen PAN-RB, Wamendikbudristek, Wamen Investasi, Wamen PPN, Wamen ESDM, Wamensos, Wamen Koperasi dan UMKM, Wamen Perindustrian, Wamen Ketenagakerjaan, dan Wamendagri.
