Pengadilan Guatemala mengadili lima mantan anggota kelompok paramiliter Patroli Bela Diri Sipil (PAC) atas kasus perkosaan 36 perempuan dari kelompok pribumi Achi dari 1981 hingga 1985, pada Rabu (5/1) waktu setempat.
Kasus asusila itu terjadi selama berkecamuknya perang saudara selama puluhan tahun di negara Amerika Tengah itu.
"Perdebatan akan dimulai hari ini, kami tidak dapat menundanya," kata Hakim Yassmin Barrios, seperti dikutip dari Reuters, Kamis (6/1).
Pengadilan tersebut dibentuk setelah komisi anti-korupsi CICIG yang didukung PBB mendorong reformasi untuk menyelidiki kejahatan terorganisir dan korupsi. CICIG sendiri dibubarkan pada 2019 setelah Presiden Alejandro Giammattei tidak memperpanjang mandatnya.
Jaksa mengatakan kepada pengadilan bahwa mereka memiliki setidaknya 200 bukti, termasuk kesaksian dan pendapat ahli, untuk diajukan mengenai pemerkosaan, yang diduga terjadi di Baja Verapaz, sebuah departemen di utara Guatemala City.
Beberapa kelompok hak asasi manusia menggantung selimut dan meletakkan bunga di luar pengadilan seba+gai solidaritas dengan para korban, yang berasal dari Maya.
Lima mantan paramiliter yang diadili pada Rabu ditangkap bersama dengan tiga lainnya pada tahun 2018, meskipun hakim yang awalnya mengajukan kasus terhadap mereka menolak bukti dan membebaskan terdakwa.
"Hari ini adalah hari bersejarah tidak hanya bagi perempuan Achi di Rabinal (di Baja Verapaz), tetapi juga bagi ribuan perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual dalam konflik bersenjata," kata Virginia Valencia, yang mewakili lima dari 36 tersangka korban.
Pada tahun 2016, dua mantan tentara dijatuhi hukuman gabungan 360 tahun penjara karena kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk perbudakan seksual dan pembunuhan, setelah 15 wanita Q'eqchi asal Maya membawa sebuah kasus ke pengadilan tertinggi negara read more .
Pasukan PAC awalnya dibentuk oleh tentara Guatemala selama konflik dengan untuk mengendalikan penduduk pribumi. Sejak penandatanganan perjanjian damai pada tahun 1996, mereka telah dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang serius.
