Gedung Putih akhirnya buka suara perihal langkah produsen kendaraan listrik Tesla yang membuka showroom di wilayah Xinjiang, China.
Dalam konferensi pers pada Selasa (4/1), Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki mengatakan, Tesla telah gagal mengatasi kerja paksa dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap minoritas Uighur di Xinjiang.
Psaki bahkan menyebut perusahaan yang digawangi oleh orang terkaya di dunia, Elon Musk, itu terancam menghadapi risiko hukum, reputasi, dan pelanggaran yang serius, baik di Amerika Serikat (AS) maupun secara internasional.
"Saya tidak dapat berbicara tentang situasi spesifik satu perusahaan, tetapi sebagai masalah umum, kami percaya sektor swasta harus menentang pelanggaran HAM dan genosida RRC di Xinjiang," ujar Psaki, seperti dikutip
ANI News.
Baru-baru ini, AS telah meningkatkan kampanyenya melawan China karena menindas minoritas Muslim di Xinjiang. Pemerintahan Presiden Joe juga telah memutuskan boikot diplomatik terhadap Olimpiade Musim Dingin Beijing yang akan dimulai bulan depan sebagai protes atas pelanggaran HAM oleh China.
Akhir tahun lalu, Biden juga telah menandatangani UU yang melarang semua impor dari Xinjiang karena kekhawatiran atas penggunaan kerja paksa di sana.
"Masyarakat internasional, termasuk sektor publik dan swasta, tidak dapat berpaling dari apa yang terjadi di Xinjiang," tekannya.
Menurut laporan media, Tesla mengatakan telah memulai operasi di
showroom di Urumqi, ibukota Xinjiang. Langkah tersebut menuai kecaman publik.
