Di Tengah Protes Massal, Pemerintah Kazakhstan Membubarkan Diri

Pemerintah Kazakhstan mengumumkan untuk membubarkan diri di tengah aksi protes massal yang memicu deklarasi keadaan darurat.

TRT World melaporkan, Presiden Kazakhstan Qasym Jomart Tokayev menerima pengunduran diri pemerintahan Perdana Menteri Askar Mamin pada Rabu (5/1).

"Sesuai dengan Pasal 70 Konstitusi Republik Kazakhstan, saya memutuskan untuk menerima pengunduran diri pemerintah Republik Kazakhstan," demikian bunyi dekrit presiden.

Setelah protes besar-besaran yang dipicu kenaikan bahan bakar minyak dan gas, Tokayev memberlakukan keadaan darurat di kota Almaty dan wilayah barat.

Almaty, yang merupakan ibukota keuangan Kazakhstan, berada dalam kekacauan sejak Selasa malam (4/1), ketika polisi menembakkan gas air mata dan granat kejut untuk memadamkan kerusuhan yang dimulai di barat negara itu karena lonjakan harga lokal untuk Liquified Petroleum Gas (LPG).

Setelah kepergian pemerintahan Mamin, Tokayev mengatakan Smailov Alikhan Askhanovich akan menjadi perdana menteri sementara negara itu.

Anggota pemerintahan saat ini akan terus memenuhi pekerjaan mereka sampai pemerintahan baru terbentuk.

Pada Selasa malam, pemerintah mengumumkan telah memulihkan batas harga minyak menjadi 50 tenge per liter, atau kurang dari setengah harga pasar, di Provinsi Mangistau.

Setelah harga bahan bakar melonjak, unjuk rasa yang melibatkan ribuan orang meletus pada 2 Januari di Kota Zhanaozen, pusat minyak dan lokasi bentrokan mematikan antara pengunjuk rasa dan polisi satu dekade lalu.

Demonstrasi menyebar ke bagian lain di sekitar provinsi Mangistau dan Kazakhstan barat, termasuk pusat provinsi Aktau dan kamp pekerja yang digunakan oleh sub-kontraktor produsen minyak terbesar Kazakhstan, Tengizchevroil.