Sudah Rebutan Wilayah dengan Kapal Ilegal, Nelayan Pakistan Harus Menghadapi Kapal Ikan China di Gwadar

Aksi protes warga Gwandar atas proyek Koridor Ekonomi China-Pakistan (CPEC) semakin meluas. Penduduk lokal terus mengeluh atas kehadiran dan investasi China di wilayah tersebut yang dinilai tidak banyak membantu.

Menurut European Foundation for South Asian Studies, aksi protes Gwadar Ko Huqooq Do Tehreek atau Gerakan untuk Hak-hak Gwadar menunjukkan kerentanan pemerintahan Perdana Menteri Imran Khan.

Selama protes, salah satu tuntutan pengunjuk rasa adalah penghapusan pos pemeriksaan di jalan-jalan utama, yang muncul sebagai bagian dari CPEC.

Selain itu, mereka menyoroti kehadiran kapal-kapal pukat dari daerah tetangga seperti Sindh  yang menangkap ikan di perairan Gwadar, sangat berdampak pada hasil tangkapan nelayan lokal.

Pada Desember, Khan memperhatikan tuntutan tersebut dan berjanji untuk mengambil tindakan tegas terhadap penangkapan ikan ilegal oleh kapal pukat.

Namun, masalahnya tidak terbatas pada kapal pukat ilegal saja. Pakistan telah memberikan izin kepada kapal pukat China untuk menangkap ikan di perairan lepas pantai.

Penduduk setempat, yang sebagian besar mengoperasikan kapal kecil, tidak mampu bersaing dengan kapal China yang lebih besar dan lebih maju yang menyebabkan perbedaan pendapat.

Selain itu, Gwadar yang berada di Provinsi Balochistan yang miskin di Pakistan, merupakan daerah pegunungan yang jarang penduduknya, gurun yang berbatasan dengan Afghanistan dan Iran.

Balochistan sangat penting bagi Pakistan dan China karena posisinya yang strategis, sumber daya alam dan Koridor Ekonomi China Pakistan yang berakhir di Gwadar dan memberikan China akses ke Laut Arab dan Samudra Hindia.