Berita

Taliban/Net

Dunia

Iran: Jika Taliban Bentuk Pemerintahan Inklusif, Kami Siap Bujuk Dunia Akui Imarah Islam Afghanistan

SENIN, 03 JANUARI 2022 | 13:59 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Iran tidak akan mengakui pemerintahan Imarah Islam Afghanistan yang dipimpin oleh Taliban, kecuali jika mereka membentuk pemerintahan yang inklusif.

Begitu yang dikatakan oleh Duta Besar Iran Bahadur Aminian dalam sebuah wawancara dengan TOLO News di Kabul, Afghanistan pada Minggu (2/1).

Aminian mengatakan Teheran mungkin dapat membujuk negara-negara lain untuk mengakui pemerintah Afghanistan jika Taliban mereformasi struktur pemerintahannya.


“Jika suatu kelompok datang (berkuasa) dan kelompok itu (terdiri) dari satu kelompok etnis dan semua kelompok etnis lainnya tidak termasuk dalam pemerintahan, kami tidak menerimanya, dan, oleh karena itu, kami dengan murah hati menyerukan kepada Taliban untuk membentuk pemerintahan yang inklusif,” ujar Aminian.

Dalam kesempatan tersebut, Aminian juga menyoroti krisis ekonomi di Afghanistan yang dapat menjadi jalan bagi ekstremisme ISIS dan persoalan pengungsi.

Menanggapi komentar tersebut, Wakil Jurubicara Taliban Inamullah Samangani menyebut Aminian telah berupaya ikut campur dalam urusan dalam negeri Afghanistan.

"Apakah pemerintah atau kabinet Iran berdasarkan definisi orang lain tentang inklusif? Setiap negara memiliki definisi sendiri tentang pemerintahan inklusif berdasarkan kepentingan nasional mereka,” ujarnya.

Setelah hampir lima bulan mengambil alih kekuasaan, Taliban berusaha mencari pengakuan internasional. Namun belum ada satu negara pun yang mengakui pemerintahannya lantaran Taliban masih membatasi hak perempuan dan dikhawatirkan menjadi sarang terorisme.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Produk Impor Masuk Indonesia Wajib Sehat dan Halal

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:14

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

Jemaah Haji Aceh Bisa Akses Ruang VIP Bandara

Selasa, 05 Mei 2026 | 01:28

Ashari Menghilang, Belum Ditangkap Polisi

Selasa, 05 Mei 2026 | 01:16

Ambulans Angkut Jenazah Hantam Truk, Dua Orang Tewas

Selasa, 05 Mei 2026 | 01:00

BPJPH dan Barantin Perkuat Pengawasan Pakan Impor Berunsur Porcine

Selasa, 05 Mei 2026 | 00:33

Purbaya Siapkan Insentif Mobil dan Motor Listrik

Selasa, 05 Mei 2026 | 00:24

Rumah di Grogol Petamburan Dilalap Api

Selasa, 05 Mei 2026 | 00:01

Penyelundupan 2,1 Kg Ganja dari Papua Nugini Digagalkan

Senin, 04 Mei 2026 | 23:35

Tiga Jam Operasional KRL Rangkasbitung Lumpuh

Senin, 04 Mei 2026 | 23:20

Selengkapnya