Berita

Ketua DPP KNPI Haris Pertama/Net

Hukum

Singgung Laporan Abu Janda, Ketum KNPI Bertanya Keadilan Penegak Hukum

MINGGU, 02 JANUARI 2022 | 23:00 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Hukum seakan tumpul jika berhadapan dengan BuzzerRP. Padahal, Indonesia merupakan negara yang menjadikan hukum sebagai panglima.

Demikian antara lain disampaikan Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama melalui akun Twitter resminya yang dilihat redaksi Kantor Berita Politik RMOL, Minggu malam (2/1).

“Jika berkaitan dengan Para BuzzerRP apakah akan ada penangkapan ya? Kasus yang KNPI laporkan terhadap Heddy Setya Permadi (Abu Janda) sudah berbulan-bulan belum ada kejelasannya,” singgung Haris.


Atas fakta yang demikian itu, Haris hanya bisa berdoa agar Tuhan YME membuka mata hati aparat penegak hukum agar bisa berlaku adil. Karena itu, Haris sangat mengharapkan keadilan dan kebenaran dapat ditegakkan oleh para penegak hukum. Jika masyarakat sudah tidak bisa lagi menikmati keadilan hukum, kemana mereka harus mengadu.

“Tolong wahai para penegak hukum, berikan keadilan yang seadil-adilnya. Saya mungkin hanya salah satu dari jutaan pemuda Indonesia yang rindu akan tegaknya sebuah kebenaran,” pinta Haris.

Terkait keadilan hukum, menurut Haris hal tesebut mutlak harus tercipta. Sebab, Haris tak ingin jika hukum hanya hadir kepada mereka yang mengkritik pemerintah, sementara yang pro kepada pemerintah sama sekali tidak tersentuh oleh hukum.

“Harusnya, mau dia pro pemerintah, kalau dia melanggar hukum harusnya juga diproses, tapi faktanya?” tanya Haris.

Sebagai salah satu dari jutaan pemuda Indonesia, Haris hanya mengharapkan agar negara yang ia cintai ini mampu menciptakan kehidupan yang damai dengan memperjuangkan kebenaran dan keadilan selalu hidup.

“Benar katakan benar dan salah katakan salah,” pungkas Haris.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya