Evaluasi 2021, Demokrat Minta Pemerintah Terbuka dengan Kritik Rakyat!

Tahun 2021 merupakan tahun yang cukup sulit bagi bangsa Indonesia karena mengalami perubahan drastis akibat pandemi virus corona baru (Covid-19).

Sejalan dengan itu, Pemerintah mestinya tidak anti dengan kritik dari rakyat Indonesia terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Koordinator Jurubicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, hampir 1,5 tahun rakyat bingung dan menghadapi kesulitan luar biasa, dari terancam nyawa karena Covid-19, hingga memburuknya kondisi ekonomi.

Kata Herzaky, seharusnya Pemerintah fokus pada upaya bagaimana rakyat bisa terhindar dari bencana Covid-19. Apalagi, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengingatkan bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada nyawa manusia.

"Pemerintah lebih terbuka dalam menerima masukan dan kritikan terkait kebijakan yang diambil. Semua elemen bangsa ini, baik di dalam maupun di luar pemerintahan, punya tujuan yang sama," tegas Herzaky dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (31/12).

Dijelaskan Herzaky, dengan cara terbuka menerima kritik, Indonesia akan bisa keluar dari pandemi. Termasuk, dampak yang ditimbulkan tidak terlalu besar.

"Seharusnya dampak Pandemi ini bisa kita lebih minimalisir, jika Pemerintah sejak awal terbuka dengan masukan dari akademisi, kalangan masyarakat sipil, dan partai politik yang berada di luar pemerintahan," katanya.

Menurutnya, Pemerintah jangan menunggu situasi memburuk lalu baru mendengarkan kritik masyarakat.

"Sudah ratusan ribu nyawa rakyat Indonesia yang menjadi korban, baru pemerintah berubah," cetusnya.

Lebih lanjut, Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat ini meminta pemerintah tidak mencari keuntungan di tengah krisis akibat pandemi Covid-19 hingga adanya varian baru omicron.

"Akan timbul ketidakpercayaan publik yang tinggi atas setiap kebijakan yang diambil, karena ada satu dua pejabat publik yang tersangkut kasus bisnis di seputar pandemi," pungkasnya.