Berita

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti/RMOL

Politik

Presiden Jokowi Kalau Mau Reshuffle Bulan Ini, Tahun 2022 Akan Sulit dan Riskan

KAMIS, 30 DESEMBER 2021 | 17:56 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sudah dua kali Presiden Joko Widodo gagal melakukan pergantian atau reshuffle kabinet Indonesia Maju. Namun, desakan untuk supaya hal ini direalisasi masih disampaikan publik.

Pasalnya, wacana reshuffle kabinet semakin menguat seiring masuknya PAN sebagai bagian dari koalisi pemerintah sejak Agustus lalu.

Menurut Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti, Kepala Negara baiknya melakukan reshuffle di akhir bulan Desember ini.


Sebab Ray Rangkuti memandang situasi dan kondisi di tahun 2022 akan semakin sulit, lantaran sudah memasuki tahun-tahun politik menjelang 2024.

Hal itu disampaikan Ray Rangkuti saat menjadi narasumber dalam diskusi daring bertajuk "Catatan Akhir Tahun Fungsi Anggaran: Keterbukaan versus Ketertutupan" pada Kamis (30/12).

"Tinggal hitungan hari yang situasi politik kita ini akan makin sendiri-sendiri, dalam bahasa Arab yaitu nafsi-nafsi. Akan sulit dikontrol. Oleh karena itu, saya sih melihatnya enggak bisa tidak, kalau Presiden mau reshuffle ya bulan Desember ini. Kalau sudah di atas sana agak riskan," kata Ray Rangkuti.

Menurut Pengamat Politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, apabila Presiden Jokowi melakukan perombakan kabinet pada tahun 2022 justru akan semakin banyak desakan partai koalisi yang semakin tarik-menarik kepentingan menjelang hajatan lima tahunan di 2024.

"Saya kira penolakan partai juga akan makin terbuka kalau sampai pemerintah melakukan reshuffle Januari Februari 2022," ujar Ray Rangkuti.

Bahkan Aktivis 98' ini mengibaratkan langkah Presiden Jokowi akan semakin samar ketika mengambil keputusan politik pada tahun-tahun politik. Karena akan muncul pertanyaan, apakah keputusan yang dikeluarkan atas nama pemerintah atau manuver politik pribadi dan partainya menjelang Pilpres 2024.

"Istilah saya, perbedaan presiden dan pemerintah akan semakin terbuka. Apalagi 2023 Presiden semakin alone jalan sendiri yang lain sendiri seusai target mereka secara pribadi dan secara politik," tandasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

PLN Gercep Pulihkan Listrik Pascagempa NTT: Bukti Negara Hadir

Senin, 17 Agustus 2026 | 16:26

Peduli NTT, Pemkab Tuban Batalkan Pesta Kemerdekaan

Senin, 17 Agustus 2026 | 16:15

Tunda Agenda Internal, PDIP Fokus Bantu Korban Gempa NTT

Senin, 17 Agustus 2026 | 16:00

Ketika Emak-emak Mengamuk di Depan Kepala BGN

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:50

HUT RI Momentum Bangkit Bersama di Tengah Duka Gempa

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:49

Operasional Pelabuhan Marina Disetop Pangkas Pendapatan Daerah Rp11 Miliar

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:33

PKS Yakin Rakyat Aceh Konsisten Bersama NKRI

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:30

BI Luncurkan Kartu Kredit Indonesia, Bisa Dipakai via QRIS

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:27

Bitcoin Menguat Terimbas Sentimen Positif Pasar Kripto Global

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:19

HUT Ke-81 RI Diwarnai Duka Gempa NTT: Ada Kesedihan di Tengah Perayaan

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:17

Selengkapnya