Berita

Mantan Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) yang juga pernah menjadi Menko Ekuin era Presiden Gus Dur, Rizal Ramli/Net

Politik

Harga Komoditas Pangan Meroket, Mantan Kabulog: Rezim Tak Berpihak Kepada Rakyat!

RABU, 29 DESEMBER 2021 | 18:18 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Sejumlah harga komoditas pangan meroket, seperti cabai rawit merah hingga Minyak Goreng. Naiknya harga komoditas pangan ini dikeluhkan oleh masyarakat.

Pasalnya, bahan pangan yang dibutuhkan masyarakat tersebut terjadi saat kondisi ekonomi sangat sulit, karena pandemi Covid-19 masih mewabah di dalam negeri.

Mantan Menko Ekuin Rizal Ramli mengatakan, untuk menjaga stabilitas harga pangan merupakan hal yang mudah bagi pemerintah. Namun, hal itu tidak dilakukan lantaran pemerintah lebih pro terhadap oligarki yang berkuasa di Indonesia.


"Hari ini tidak ada tuh saya lihat niat pemerintah (menstabilkan harga)," ujar Rizal Ramli dalam acara diskusi virtual yang digagas Partai Gelora bertemakan Refleksi Akhir Tahun, Selamat Datang Tahun Politik, Bagaimana Nasib Indonesia di Masa Depan?, Rabu (29/12).

Mantan Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) ini melihat, ibu-ibu dan keluarga-keluarga yang terimbas pandemi Covid-19 hingga tak memiliki kerjaan sudah mengeluh semua. Sementara pemeirntah malah gemar pencitraan.

"Eggak ada tuh sikapnya (pemerintah) mau ngapain dan sebagainya, malah sibuk kampanye pakai media berbayar kampanye pakai kostum," tegasnya.

Dia juga menyayangkan sikap dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang tidak memandang secara rasional terkait penerimaan pajak yang diklaim meroket, padahal fakta yang didapat Rizal Ramli bertolak belakang.

"Saya ingin katakan tahun depan ini akan lebih baik sedikit dibandingkan tahun lalu. Kalau dinyatakan penerimaan pajak paling hebat dalam sejarah oleh Sri Mulyani Sri Mulyani (namanya) belajar ngibul, semakin lama semakin-makin jago ngibul, ngikutin Jokowi,” tuturnya.

Rizal Ramli menambahkan, penerimaan pajak saat ini sudah anjlok jika dilihat dari tax ratio yang hanya 7,8 persen atau menurutnya paling buruk. Tapi di sisi yang lain, pemerintah justru menaikkan pajak rakyat kecil untuk menopang keuangan negara bukan malah menekan pengemplang pajak.

"Tax ratio-nya hanya 7,8 persen terendah dalam sejarah, tetapi pajak untuk rakyat ini itu dinaikin, kan bikin rakyat susah. Listrik naik, gasnya, pajak-pajak dinaikin, ini kinerja pajak paling payah," katanya.

"Karena dia mengadakan tax amnesty berulang-ulang yang merugikan negara menguntungkan oligarki, menghapuskan royalti pajak batu bara, untungkan oligarki merugikan rakyat," tutup Rizal Ramli.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya