Berita

Mantan Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) yang juga pernah menjadi Menko Ekuin era Presiden Gus Dur, Rizal Ramli/Net

Politik

Harga Komoditas Pangan Meroket, Mantan Kabulog: Rezim Tak Berpihak Kepada Rakyat!

RABU, 29 DESEMBER 2021 | 18:18 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Sejumlah harga komoditas pangan meroket, seperti cabai rawit merah hingga Minyak Goreng. Naiknya harga komoditas pangan ini dikeluhkan oleh masyarakat.

Pasalnya, bahan pangan yang dibutuhkan masyarakat tersebut terjadi saat kondisi ekonomi sangat sulit, karena pandemi Covid-19 masih mewabah di dalam negeri.

Mantan Menko Ekuin Rizal Ramli mengatakan, untuk menjaga stabilitas harga pangan merupakan hal yang mudah bagi pemerintah. Namun, hal itu tidak dilakukan lantaran pemerintah lebih pro terhadap oligarki yang berkuasa di Indonesia.

"Hari ini tidak ada tuh saya lihat niat pemerintah (menstabilkan harga)," ujar Rizal Ramli dalam acara diskusi virtual yang digagas Partai Gelora bertemakan Refleksi Akhir Tahun, Selamat Datang Tahun Politik, Bagaimana Nasib Indonesia di Masa Depan?, Rabu (29/12).

Mantan Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) ini melihat, ibu-ibu dan keluarga-keluarga yang terimbas pandemi Covid-19 hingga tak memiliki kerjaan sudah mengeluh semua. Sementara pemeirntah malah gemar pencitraan.

"Eggak ada tuh sikapnya (pemerintah) mau ngapain dan sebagainya, malah sibuk kampanye pakai media berbayar kampanye pakai kostum," tegasnya.

Dia juga menyayangkan sikap dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang tidak memandang secara rasional terkait penerimaan pajak yang diklaim meroket, padahal fakta yang didapat Rizal Ramli bertolak belakang.

"Saya ingin katakan tahun depan ini akan lebih baik sedikit dibandingkan tahun lalu. Kalau dinyatakan penerimaan pajak paling hebat dalam sejarah oleh Sri Mulyani Sri Mulyani (namanya) belajar ngibul, semakin lama semakin-makin jago ngibul, ngikutin Jokowi,” tuturnya.

Rizal Ramli menambahkan, penerimaan pajak saat ini sudah anjlok jika dilihat dari tax ratio yang hanya 7,8 persen atau menurutnya paling buruk. Tapi di sisi yang lain, pemerintah justru menaikkan pajak rakyat kecil untuk menopang keuangan negara bukan malah menekan pengemplang pajak.

"Tax ratio-nya hanya 7,8 persen terendah dalam sejarah, tetapi pajak untuk rakyat ini itu dinaikin, kan bikin rakyat susah. Listrik naik, gasnya, pajak-pajak dinaikin, ini kinerja pajak paling payah," katanya.

"Karena dia mengadakan tax amnesty berulang-ulang yang merugikan negara menguntungkan oligarki, menghapuskan royalti pajak batu bara, untungkan oligarki merugikan rakyat," tutup Rizal Ramli.

Populer

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Kaki Kanan Aktor Senior Dorman Borisman Dikubur di Halaman Rumah

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:53

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Pj Gubernur Jabar Ingin Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Sempurna

Kamis, 02 Mei 2024 | 03:58

Kantongi Sertifikasi NBTC, Poco F6 Segera Diluncurkan

Sabtu, 04 Mei 2024 | 08:24

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

Ketua Alumni Akpol 91 Lepas Purna Bhakti 13 Anggota

Minggu, 05 Mei 2024 | 17:52

UPDATE

Menag Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji di Arab Saudi

Selasa, 07 Mei 2024 | 02:05

Baru Kantongi 100 Ribu KTP, Noer Fajriensyah Ngebet Maju Pilgub Jakarta

Selasa, 07 Mei 2024 | 02:02

Politikus Perempuan di DPR Diprediksi Bertambah 10 Orang

Selasa, 07 Mei 2024 | 01:29

PDIP Tancap Gas Godok Nama-Nama Calon di Pilkada 2024

Selasa, 07 Mei 2024 | 01:26

Pemprov DKI Tak Serius Sediakan TPU di Kepulauan Seribu

Selasa, 07 Mei 2024 | 01:00

Subholding Pelindo Siap Kelola Area Pengembangan I Bali Maritime Tourism Hub

Selasa, 07 Mei 2024 | 00:40

Ridwan Kamil-Bima Arya Berpeluang Dipromosikan 3 Parpol Besar di Pilgub Jakarta

Selasa, 07 Mei 2024 | 00:32

DPRD DKI Terus Dorong Program Sekolah Gratis Direalisasikan

Selasa, 07 Mei 2024 | 00:24

Buku "Peta Jalan Petani Cerdas" Panduan Petani Sukses Dunia Akhirat

Senin, 06 Mei 2024 | 23:59

Popularitas Jokowi dan Gibran Tetap Tinggi Tanpa PDIP

Senin, 06 Mei 2024 | 23:11

Selengkapnya