Berita

Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva ketika diwawancarai oleh CEO RMOL Network Teguh Santosa pada 24 Desember 2021/RMOL

Dunia

Dubes Rusia: Tidak Menciptakan Stabilitas di Kawasan, AUKUS adalah Tren yang Sangat Berbahaya

RABU, 29 DESEMBER 2021 | 09:45 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Kehadiran AUKUS dan Quad di kawasan merupakan tren yang sangat berbahaya. Alih-alih membantu menciptakan kawasan yang damai dan stabil, pakta pertahanan seperti itu hanya menambah kekhawatiran negara-negara sekitar.

Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva mengatakan setiap negara, baik besar maupun kecil, memiliki hak untuk memastikan keamanan mereka.

Akan tetapi satu hal yang tidak boleh dilakukan adalah membuat garis pemisah di kawasan, seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) dan sekutu-sekutunya dengan membuat "klub eksklusif".


"Untuk bertahun-tahun, kita berusaha mempromosikan perairan yang inklusif, aman, dan tidak terbagi. Itu artinya Anda tidak bisa menjamin keamanan Anda dengan bergantung pada negara lain," ujarnya dalam wawancara bersama CEO RMOL Network, Teguh Santosa pada Jumat (24/12).

Kekhawatiran negara-negara di kawasan atas kehadiran AUKUS, lanjut Dubes Lyudmila, dapat terlihat dari reaksi Indonesia yang menunjukkan penolakan keras.

Melalui Kementerian Luar Negeri, pemerintah Indonesia secara khusus menyoroti kesepakatan AUKUS untuk memberikan akses Australia atas teknologi kapal selam nuklir dari Inggris dan AS.

"Itu (reaksi Indonesia) tidak mengejutkan, karena siapa yang ingin punya tetangga yang mempunyai kapal selam nuklir? Apakah kapal selam nuklir akan membuat kawasan lebih damai, stabil? Saya pikir tidak," jelas Dubes Lyudmila.

Di sisi lain, mantan dubes Rusia untuk Malaysia ini juga menyoroti fokus AUKUS dan Quad yang sebenarnya "anti-China" dan "anti-Rusia". Bukannya menciptakan kestabilan, AUKUS justru dapat memprovokasi perlombaan senjata.

"Apa yang ingin saya katakan adalah, kami pikir ini sangat berbahaya. Ini (AUKUS) tidak akan membawa perdamaian untuk kawasan atau negara," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

IJTI: Buku Saku 0 Persen Rujukan Penting Pers dan Publik

Sabtu, 11 April 2026 | 18:18

Prabowo Minta Maaf Belum Bawa Pencak Silat ke Olimpiade

Sabtu, 11 April 2026 | 17:50

Aktivis Tegas Lawan Pengkhianat Konstitusi

Sabtu, 11 April 2026 | 17:27

OTT KPK Tangkap 18 Orang, Bupati Tulungagung Digulung

Sabtu, 11 April 2026 | 16:19

Ingatkan JK, Banggar DPR: Kenaikan Harga BBM Bisa Turunkan Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 11 April 2026 | 16:14

Wamen Ossy: Satgas PKH Wujud Penyelamatan Kekayaan Negara

Sabtu, 11 April 2026 | 15:54

Jawab Tren, TV Estetik dengan Teknologi Flagship Diluncurkan

Sabtu, 11 April 2026 | 15:21

KNPI Soroti Gerakan Pemakzulan: Sebut Capaian Pemerintahan Prabowo Sangat Nyata

Sabtu, 11 April 2026 | 14:54

Setelah 34 Tahun, Prabowo Pamit dari Kursi Ketum IPSI di Munas XVI

Sabtu, 11 April 2026 | 14:47

Hadiri Munas IPSI, Prabowo Ungkap Jejak Keluarga dalam Dunia Pencak Silat

Sabtu, 11 April 2026 | 14:28

Selengkapnya