Berita

Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Didik Mukrianto/Net

Politik

Demokrat Minta Erick Thohir Evalusi Kasus Salah Transfer BRI Senilai Rp 30 Miliar

SELASA, 28 DESEMBER 2021 | 22:37 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Menteri BUMN Erick Thohir diminta melakukan evalusi pada kasus salah transfer PT Bank Rakyat Indonesia Tbk senilai Rp 30 miliar kepada nasabah prioritas.

Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Didik Mukrianto meminta evaluasi harus tetap berjalan sekalipun proses hukum juga sedang berjalan pada kasus salah transfer tersebut.

"Saya rasa setiap persoalan yang tidak bisa diselesaikan di luar jalur hukum, maka sudah tepat jika diuji melalui pembuktian secara hukum. Pendapat dan sikap bisa berbeda. Bisa benar menurut pendapat Bank dan bisa tidak salah menurut nasabah," ujar Didik Mukrianto dalam keterangan tertulis, Selasa (28/12).


Didik mengatakan, sudut pandang dalam melihat kasus tersebut amat relatif dan subyektif baik dari pihak BRI maupun pihak nasabah prioritas yang menerima dana salah transfer.

Pada kondisi tidak ada titik temu, lanjutnya, maka instrumen hukum menjadi pilihan palinh tepat sebagai alat uji.

"Proses hukum yang independen, transparan dan akuntabel akan memberikan ruang yang sangat cukup bagi masing-masing pihak untuk membuktikan kebenaran pendapat yang diyakini," terangnya.

Lebih lanjut, anggota Komisi III DPR RI ini mengingatkan, perlu disadari bersama bahwa hukum tidak boleh diskriminasi. Dia menekankan, setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum.

"Nasabah prioritas dalam pelayanan perbankan, bukan diartikan mendapat prioritas perlakuan di depan hukum. Yang terpenting yang harus dijaga adalah penegakan hukum tetap dilakukan dalam basis yang independen, transparan dan akuntabel dan adil, harusnya akan mampu melahirkan keadilan para pihak," jelasnya.

Pada sisi lain, dia berharap kejadian salah transfer betul-betul menjadi pelajaran bagi Menteri BUMN Erick Thohir untuk memastikan perbankan plat merah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

"Saat ini kita hormati proses hukum yang berjalan. Jika dalam putusannya nanti terbukti ada penyimpangan dari pelayanan bank-nya, maka menjadi bagian tanggung jawab Menteri BUMN untuk melakukan evaluasi dan perbaikan," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya