Berita

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto/Net

Politik

Mulyanto PKS: Secara Profesionalitas, Ahok Mestinya Dicopot dari Pertamina

SELASA, 28 DESEMBER 2021 | 14:48 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisaris Utama (Komut) Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok acap kali membuat kegaduhan di ruang publik.

Beberapa kegaduhan itu muncul soal klaim mobil listrik yang notabene adalah masalah internal Pertamina. Terbaru mengenai klaim Ahok soal pemotongan gaji karyawan Pertamina yang disebut dibatalkan karena ancaman mogok Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB).

Padahal, Pertamina telah menjelaskan bahwa manajemen Pertamina saat ini masih membahas program agile working yang memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memilih skema Working from Home (WFH) atau Working from Office (WFO).

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai, Ahok yang kerap kali membuat gaduh di ruang publik, secara objektif justru pernah menyelenggarakan persoalan.

Oleh karena itu, jika mengacu profesionalitas perusahaan plat merah mestinya memecat mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Apakah Pak Ahok ini pantas dicopot dari Pertamina? Secara profesionalitas mestinya begitu," kata Mulyanto kepada Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta, Selasa (28/12).

Namun demikian, Politikus PKS ini menyatakan, keputusan pencopotan Komut Pertamina berada di tangan Meneg BUMN Erick Thohir dan dibawa ke Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

"Ini kewenangan RUPS dalam hal ini Menteri BUMN. Memang Pak Erick Thohir berani memecat Pak Ahok?" katanya.

Mulyanto juga menyebut Ahok kerap kali menunjukkan gaya politiknya yang arogan dan masih sama seperti dulu menjabat Gubernur DKI Jakarta. Padahal, Ahok kini hanya menjabat Komisaris Utama di Pertamina yang notabene adalah bawahan Erick Thohir perusahaan pelat merah.

"Saya melihat Pak Ahok ini masih belum berubah. Masih seperti yang dulu," sesalnya.

"Aroma politisinya masih kuat ketimbang, sebagai profesional teknokrat.  Padahal posisinya adalah Komisaris Utama yang menjalankan pengawasan perusahaan," demikian Mulyanto.

Populer

Tak Disambut Pejabat AS, Natalius Pigai: Jokowi Datang Seperti Menteri yang Berwisata

Kamis, 12 Mei 2022 | 00:36

Serangan ke Anies Makin Gencar, Senator Jakarta: Tenggelamkan dengan Kabar Prestasi

Kamis, 12 Mei 2022 | 17:00

Rekayasa One Way Jalan Tol Jadi Bukti Infrastruktur Didesain Secara Ngawur

Minggu, 08 Mei 2022 | 07:55

Usai Makan Malam Bersama, AHY Pastikan Demokrat Tetap Dukung Edy Rahmayadi

Senin, 16 Mei 2022 | 09:38

Puji Pakaian Muslimah Iriana, Imam Shamsi Ali: Kira-kira yang Sering Nyinyiri Kerudung Ngomong Apa ya?

Senin, 16 Mei 2022 | 09:28

Soal Duet AH-AHY, Pengamat: Tidak Perlu Repot Cari Partai Lain Lagi

Minggu, 08 Mei 2022 | 12:25

Imran Khan: Menjatuhkan Nuklir ke Pakistan Akan Lebih Baik Daripada Menyerahkan Negara Ini Kepada Pencuri

Sabtu, 14 Mei 2022 | 18:58

UPDATE

Proyek Satelit Bakti Kominfo Rawan Penyimpangan, CBA Desak KPK Turun Tangan

Rabu, 18 Mei 2022 | 10:32

Megawati Tak Hadiri Acara KPK, Wasekjen PDIP: Tak Selalu Harus Hadir, Ibu Menugaskan Saya

Rabu, 18 Mei 2022 | 10:31

Biden: Supremasi Kulit Putih Sudah Meracuni Bangsa Amerika Serikat

Rabu, 18 Mei 2022 | 10:24

Hanya 4 Ketum yang Hadir di Acara PCB KPK, 16 Parpol Lainnya Diwakilkan

Rabu, 18 Mei 2022 | 10:11

Furqan AMC: Pembatalan Gorden Rumah Dinas DPR adalah Kemenangan Rakyat

Rabu, 18 Mei 2022 | 10:06

New York Siaga Tinggi Covid, Warga Diminta Pakai Masker dan Hindari Kumpul-kumpul Tidak Penting

Rabu, 18 Mei 2022 | 10:05

Rancangan PKPU Jadwal Belum Ditetapkan, Perludem Pertanyakan Kepastian Penyelenggaraan Pemilu

Rabu, 18 Mei 2022 | 09:55

Singapura Anggap UAS Sebar Paham Ekstremis, Fadli Zon: Hak Apa Mereka Menghakimi UAS?

Rabu, 18 Mei 2022 | 09:48

Fahri Hamzah: Menolak Perjalanan Pribadi Seorang Ustaz Bukan Tindakan Keimigrasian yang Beradab

Rabu, 18 Mei 2022 | 09:41

Pidato di Cannes Film Festival, Zelensky: Kita Butuh Charlie Chaplin Baru yang Bisa Melawan Diktator

Rabu, 18 Mei 2022 | 09:38

Selengkapnya