Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto/Net
Komisaris Utama (Komut) Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok acap kali membuat kegaduhan di ruang publik.
Beberapa kegaduhan itu muncul soal klaim mobil listrik yang notabene adalah masalah internal Pertamina. Terbaru mengenai klaim Ahok soal pemotongan gaji karyawan Pertamina yang disebut dibatalkan karena ancaman mogok Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB).
Padahal, Pertamina telah menjelaskan bahwa manajemen Pertamina saat ini masih membahas program
agile working yang memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memilih skema
Working from Home (WFH) atau
Working from Office (WFO).
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai, Ahok yang kerap kali membuat gaduh di ruang publik, secara objektif justru pernah menyelenggarakan persoalan.
Oleh karena itu, jika mengacu profesionalitas perusahaan plat merah mestinya memecat mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
"Apakah Pak Ahok ini pantas dicopot dari Pertamina? Secara profesionalitas mestinya begitu," kata Mulyanto kepada
Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta, Selasa (28/12).
Namun demikian, Politikus PKS ini menyatakan, keputusan pencopotan Komut Pertamina berada di tangan Meneg BUMN Erick Thohir dan dibawa ke Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
"Ini kewenangan RUPS dalam hal ini Menteri BUMN. Memang Pak Erick Thohir berani memecat Pak Ahok?" katanya.
Mulyanto juga menyebut Ahok kerap kali menunjukkan gaya politiknya yang arogan dan masih sama seperti dulu menjabat Gubernur DKI Jakarta. Padahal, Ahok kini hanya menjabat Komisaris Utama di Pertamina yang notabene adalah bawahan Erick Thohir perusahaan pelat merah.
"Saya melihat Pak Ahok ini masih belum berubah. Masih seperti yang dulu," sesalnya.
"Aroma politisinya masih kuat ketimbang, sebagai profesional teknokrat. Padahal posisinya adalah Komisaris Utama yang menjalankan pengawasan perusahaan," demikian Mulyanto.
