Berita

Warga Malaysia membersihan tempat tinggal setelah dilanda banjir/Net

Dunia

Lambat Tangani Banjir, Pemerintah Malaysia Dibombardir Kritikan Rakyat

SELASA, 28 DESEMBER 2021 | 13:40 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pemerintah Malaysia mendapatkan kecaman massal dari warganya lantaran dinilai lambat menangani banjir.

Malaysia diterjang banjir terburuk dalam beberapa tahun sejak pekan lalu. Hujan deras berhari-hari memicu luapan sungai yang membanjiri kota, membuat puluhan ribu orang dievakuasi.

Sementara sampah-sampah perabotan rumah tangga yang rusak menumpuk di jalanan, penduduk berusaha membersihkan rumah-rumah. Banyak di antaranya yang frustasi dengan pihak berwenang.


"Saya marah. Tidak ada bantuan dari pemerintah. Kami membutuhkan uang tunai untuk membangun kembali kehidupan," kata Asniyati Ismail yang tinggal di ibukota negara bagian Selangor, Shah Alam.

"Ada lumpur di mana-mana, semuanya telah hancur," tambahnya, seperti dikutip AFP.

Selangor adalah negara bagian yang paling parah dilanda banjir. Banyak orang di Shah Alam terdampar di rumah mereka tanpa makanan selama berhari-hari, sebelum dievakuasi dengan kapal dalam operasi penyelamatan yang kacau balau.

"Pemerintah sangat lamban dalam misi penyelamatan. Dan sekarang mereka lambat dalam operasi pembersihan. Bahkan setelah tujuh hari, sampah di lingkungan ini belum dibersihkan," kata warga Kartik Rao.

Sementara itu, Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob telah mengakui kelambanan pemerintahan dalam respon banjir, tetapi telah menjanjikan perbaikan di masa depan.

Malaysia dilanda banjir setiap tahun selama musim hujan, dari November hingga Februari, tetapi bulan ini adalah yang terburuk sejak 2014.

Banjir kali ini dilaporkan telah menewaskan sedikitnya 48 orang dan lima orang hilang.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya