Berita

Ilustrasi SPBU/Net

Politik

BBM Subsidi Dihapus, Sekjen PKR: UMP Cuma Naik se-Upil, Ditambah Kebijakan Ini Makin Miskin Rakyat!

SABTU, 25 DESEMBER 2021 | 20:44 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Penghapusan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Premium dan Petralite diprediksi bisa berakibat pada tingkat kemiskinan.

Kemungkinan itu disampaikan Sekretaris Jendral (Sekjen) Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR), Yosef Sampurna Nggarang, sebagai sikap protes terhadap kebijakan PT Pertamina (Persero) tersebut.

Menurut Yosef, kebijakan penghapusan dua jenis BBM bersubsidi tersebut tidak diiringi dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, sehingga berpotensi kemiskinan meningkat.


Dia memberikan contoh, keputusan pemerintah terkait Upah Minumum Provinsi (UMP) tahun 2022 yang cuma naik 0,85 persen, sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Pemerintah 36/2021 tentang Pengupahan.

"UMP hanya naik se-upil ditambah kebijakan begini, ya tambah miskin (rakyat)," ujar Yosef melalui akun Twitternya, Sabtu (24/12).

Selain itu, Yosef mengkalkulasi imbas dari penghapusan Premium dan Petralite bakal dirasakan oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas merupakan kelas menengah.

Hal itu dia utarakan melihat persentase penggunaan jenis kendaraan bermotor oleh masyarakat Indonesia.

"80 persen kendaraan di Indonesia itu adalah kendaraan sepeda motor," katanya.

Yosef menyajikan data jumlah kendaraan bermotor per 2019, dimana jumlah sepeda motor mencapai 112.771.136 unit.

"Premium di Jawa sudah di hapus, sekarang Pertalite. Yang terkena dampak langsung dari kebijakan ini adalah pengguna sepeda Motor," tandasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya