Berita

Ilustrasi SPBU/Net

Politik

BBM Subsidi Dihapus, Sekjen PKR: UMP Cuma Naik se-Upil, Ditambah Kebijakan Ini Makin Miskin Rakyat!

SABTU, 25 DESEMBER 2021 | 20:44 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Penghapusan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Premium dan Petralite diprediksi bisa berakibat pada tingkat kemiskinan.

Kemungkinan itu disampaikan Sekretaris Jendral (Sekjen) Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR), Yosef Sampurna Nggarang, sebagai sikap protes terhadap kebijakan PT Pertamina (Persero) tersebut.

Menurut Yosef, kebijakan penghapusan dua jenis BBM bersubsidi tersebut tidak diiringi dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, sehingga berpotensi kemiskinan meningkat.


Dia memberikan contoh, keputusan pemerintah terkait Upah Minumum Provinsi (UMP) tahun 2022 yang cuma naik 0,85 persen, sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Pemerintah 36/2021 tentang Pengupahan.

"UMP hanya naik se-upil ditambah kebijakan begini, ya tambah miskin (rakyat)," ujar Yosef melalui akun Twitternya, Sabtu (24/12).

Selain itu, Yosef mengkalkulasi imbas dari penghapusan Premium dan Petralite bakal dirasakan oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas merupakan kelas menengah.

Hal itu dia utarakan melihat persentase penggunaan jenis kendaraan bermotor oleh masyarakat Indonesia.

"80 persen kendaraan di Indonesia itu adalah kendaraan sepeda motor," katanya.

Yosef menyajikan data jumlah kendaraan bermotor per 2019, dimana jumlah sepeda motor mencapai 112.771.136 unit.

"Premium di Jawa sudah di hapus, sekarang Pertalite. Yang terkena dampak langsung dari kebijakan ini adalah pengguna sepeda Motor," tandasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya