Berita

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD (tengah)/Repro

Politik

Mahfud MD: Indonesia Bukan Negara Agama, Bukan Juga Negara Sekuler

SABTU, 25 DESEMBER 2021 | 13:37 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pemerintah memastikan semua umat beragama dan semua lembaga keagamaan mendapatkan hak perlindungan yang sama dari negara.

Begitu ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, saat mengunjungi Gereja Katedral Hati Kudus Yesus di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (25/12).

Mahfud mengatakan, Indonesia bukan negara agama yang sistemnya diatur bedasarkan satu agama. Indonesia bukan juga negara sekuler, di mana agama harus terpisah penuh dengan kehidupan negara.


"Indonesia itu bukan negara sekuler juga bukan negara agama, tapi negara Pancasila. Di Negara Pancasila itu, semua agama dan para pemeluknya dilindungi hidupnya," kata Mahfud dihadapan jamaah gereja.

"Itulah sebabnya, negara kita dasar pertamanya adalah berdasar Ketuhanan yang Maha Esa, bukan berdasar agama A, B atau C. Ketuhanan yang Maha Esa itulah yang kemudian dilembagakan dan semua dilindungi oleh negara," sambungnya.

Terkait kondisi keamanan, Mahfud menjelaskan bahwa berdasarkan laporan yang dia terima, suasana Natal berjalan kondusif dan aman.

"Ada optimisme dan kegembiraan, insyaAllah hari ini sampai besok dalam kaitannya dengan Natal berjalan aman di seluruh Indonesia," terangnya.

Pada kunjungan itu, Mahfud MD didampingi Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta dan Pangdam V/Brawijaya MayJen TNI Nurchahyanto.

Rombongan melakukan peninjauan dua gereja yakni Gereja Katedral Hati Kudus Yesus dan Gereja Kristen Indonesia (GKI) di Jalan Diponegoro Surabaya.

"Saya mengucapkan selamat Hari Natal kepada umat Kristiani seluruhnya, yang hari ini merayakan Natal," pungkas Mahfud.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya